Beranda / /

  • PDIP Puncaki Survei Elektabilitas 2024 Menurut LSI
    Polkum | 2 bulan lalu
    PDIP Puncaki Survei Elektabilitas 2024 Menurut LSI

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terkait elektabilitas partai politik (parpol) 2024. PDIP menduduki posisi teratas, disusul Gerindra dan Golkar.


  • Ketua TKN Fanta Sowan ke Lem Faisal, Apa yang Dibahas?
    Aceh | 3 bulan lalu
    Ketua TKN Fanta Sowan ke Lem Faisal, Apa yang Dibahas?

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Ketua TKN Fanta (Pemilih Pemula) M. Arif Rosyid sowan kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh Tgk. Faisal Ali atau Lem Faisal di Sibreh, Aceh Besar, Rabu (17/1/2024).

  • Milad GAM Ke 47, Juanda Djamal: Momentum untuk Rekonsolidasi Politik Aceh
    Polkum | 4 bulan lalu
    Milad GAM Ke 47, Juanda Djamal: Momentum untuk Rekonsolidasi Politik Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Perdamaian Internasional Juanda Djamal mengatakan momentum Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun ini semestinya menjadi momentum untuk merekonsolidasi politik Aceh dengan menyiapkan kembali agenda-agenda politik strategis yang lebih sesuai dengan perkembangan global, regional dan nasional sehingga cita-cita mewujudkan kemakmuran, kemandirian, kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud nyata.

  • Prinsip Dasar Bendera Aceh
    Aceh | 4 bulan lalu
    Prinsip Dasar Bendera Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini ditulis bagian penghematan naskah disertasi yang sedang saya kerjakan dalam Program Studi Doktoral Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Secara filosofis, bagaimana norma hukum status dan kedudukan bendera Aceh dalam konteks prinsip dasar bagian dari cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas prinsip dasar dan hakikat fundamental mengenai keberadaan bendera Aceh dan realitasnya? Prinsip dasar bendera Aceh adalah kajian yang bersifat mengatasi penglihatan inderawi Pemerintah Pusat terhadap Bendera Aceh melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah terlalu individualistik dan tidak berupaya mencari solusi atas status dan kedudukan filosofis dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. 

  • LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum Membaik
    Berita | 5 bulan lalu
    LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum Membaik

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum disebut mengalami penurunan pada Oktober 2023. Berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), 36,1 persen responden beranggapan penegakan hukum saat ini buruk dan sangat buruk, sedangkan sangat baik dan baik hanya 28,1 persen.

    "Sementara itu, sebanyak 29,1 persen responden lainnya menilai penegakan hukum sedang. Adapun yang tidak menjawab atau tidak hanya 6,7 persen," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparan survei bertajuk "Sikap Publik terhadap Putusan MK dan Dampaknya terhadap Dukung Politik dalam Pemilu 2024", Minggu (22/10/2023).

  • Mediator Perdamaian Aceh, Martti Ahtisaari Meninggal Dunia
    Dunia | 6 bulan lalu
    Mediator Perdamaian Aceh, Martti Ahtisaari Meninggal Dunia

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan presiden Finlandia dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian Martti Ahtisaari meninggal dunia di Helsinki pada 16 Oktober 2023. Beliau berusia 86 tahun.

    Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Crisis Management Initiative (CMI) dikutip media dialeksis.com, Senin (16/10/2023).

  • Pj Gubernur Aceh dan TA Khalid Jumpai Menteri ATR/BPN RI, Bahas Apa?
    Pemerintahan | 7 bulan lalu
    Pj Gubernur Aceh dan TA Khalid Jumpai Menteri ATR/BPN RI, Bahas Apa?

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama dengan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra asal Aceh TA Khalid, kembali menjumpai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Selasa (19/9/2023).

  • Kewenangan Pengelolaan Hutan Aceh Tinggal Nama
    Opini | 7 bulan lalu
    Kewenangan Pengelolaan Hutan Aceh Tinggal Nama

    DIALEKSIS.COM | Opini - MoU Helsinki adalah sebuah peristiwa sosial politik, yang mengawali babak baru hubungan Aceh dan Indonesia. Dalam perundingan tersebut, kedua belah sepakat untuk duduk bersama, membicarakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang telah merenggut nyawa ribuan manusia. 

  • Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta: MoU Helsinki, Sebuah Cek Kosong!
    Aceh | 8 bulan lalu
    Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta: MoU Helsinki, Sebuah Cek Kosong!

    DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta melakukan aksi pembacaan naskah nota kesepahaman MoU Helsinki, Senin (14/8/2023) di Asrama Mahasiswa Aceh Meurapi Duwa, Yogyakarta. Selain itu, Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta melakukan diskusi dan refleksi terhadap isi naskah perjanjian MoU Helsinki yang dianggap ‘Cek kosong’.

  • Yusril Ihza Mahendra: Tidak Semua Hasil Kesepakatan Helsinki Dituangkan dalam UUPA
    Aceh | 8 bulan lalu
    Yusril Ihza Mahendra: Tidak Semua Hasil Kesepakatan Helsinki Dituangkan dalam UUPA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) masih banyak kekurangan. 

    "Itu banyak kekurangan di dalam pasalnya, tidak seluruh hasil kesepakatan Helsinki itu dapat tertuang dalam UUPA sekarang," kata Yusril dalam diskusi di Kota Banda Aceh, Jumat (11/8/2023).

  • Survei Terbaru LSI Temukan Kepercayaan Publik ke Polri Membaik
    Nasional | 1 tahun lalu
    Survei Terbaru LSI Temukan Kepercayaan Publik ke Polri Membaik

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan hasil tingkat kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian. Hasilnya, sebanyak 34,4 persen masyarakat menyatakan kondisi penegakan hukum baik.

    "Jadi kondisi penekana di awal april dalam kondisi positif," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei daring, Minggu (9/4/2023).


  • Reformasi Qanun Aceh
    Opini | 1 tahun lalu
    Reformasi Qanun Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini ditulis atas perdebatan klausul Qanun Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang ingin dirubah dalam penguatan konten norma qanun Aceh. Definisi Qanun Aceh dalam norma UUPA yang lama menjelaskan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

    Sedangkan dalam usulan norma baru Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undangan pemerintahan Aceh. Perdebatan ini tentu menarik karena kanal UUPA banyak diberikan melalui Qanun Aceh semestinya, Qanun Aceh wajib selesai dah sah di DPRA dan Pemerintah Aceh sehingga self-government Aceh yang menjadi cita-cita MoU Helsinki tercapai dengan baik.

« 1 2 3 4 5 6 »