Sabtu, 05 Juli 2025
Beranda / /

  • Aplikasi SRIKANDI Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pemerintahan
    Aceh | 1 hari lalu
    Aplikasi SRIKANDI Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pemerintahan

    DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky melalui Asisten Bidang Administrasi Umum, T. Reza Rizki membuka kegiatan Workshop Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) V-3 Tahun 2025, di aula gedung serbaguna, Aceh Timur, Kamis (3/7/2025).

  • Kemlu Advokasi WNI yang Dipenjara di Myanmar
    Dunia | 2 hari lalu
    Kemlu Advokasi WNI yang Dipenjara di Myanmar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan terus melakukan advokasi terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap dan dipenjara di Myanmar atas tuduhan mendukung gerakan oposisi di negara itu.

  • Tim BMK Banda Aceh Lakukan Verifikasi Data Calon Mustahik Uzur
    Aceh | 3 hari lalu
    Tim BMK Banda Aceh Lakukan Verifikasi Data Calon Mustahik Uzur

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh melakukan verifikasi data dan faktual calon penerima fakir uzur di 90 gampong se-Kota Banda Aceh. Survei yang sedang berlangsung ini telah dilakukan terhitung Selasa (24/6/2025) hingga Kamis (3/7/2025).

  • Seorang Petugas Meninggal Dunia di Asrama Haji Banda Aceh
    Aceh | 5 hari lalu
    Seorang Petugas Meninggal Dunia di Asrama Haji Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kabar duka datang dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Aceh 2025M/1446-1447H. Seorang petugas dari Kanwil Kemenag Aceh dilaporkan meninggal dunia di Asrama Haji Banda Aceh, Senin (30/6/2025) pagi.

  • Nasib Akhir Revisi UUPA di Tangan Pemerintah Pusat
    Dialetika | 6 hari lalu
    Nasib Akhir Revisi UUPA di Tangan Pemerintah Pusat

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tengah memasuki fase krusial. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 21 Mei 2025 menyepakati perubahan delapan pasal dan penambahan satu pasal dalam UUPA, draf revisi tersebut telah diserahkan kepada DPR RI di Jakarta.

  • Industri Halal Diperkuat, Pemerintah Perluas Akses Layanan Sertifikasi di Timur Indonesia
    Ekonomi | 7 hari lalu
    Industri Halal Diperkuat, Pemerintah Perluas Akses Layanan Sertifikasi di Timur Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Makassar - Kebutuhan layanan pengujian dan sertifikasi halal di Indonesia terus meningkat, seiring dengan target implementasi penuh kebijakan wajib halal pada 2026. Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) aktif mendorong penguatan infrastruktur halal nasional, termasuk lewat sinergi antara laboratorium milik pemerintah dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) swasta.

  • Tim Kementerian Desa  Verifikasi Lam Bheu Gampong Digital Aceh Besar
    Pemerintahan | 11 hari lalu
    Tim Kementerian Desa Verifikasi Lam Bheu Gampong Digital Aceh Besar

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Dalam rangka verifikasi dan penilaian langsung gampong digital, Tim Kementerian Desa Republik Indonesia hadir secara langsung di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, yang masuk dalam nominasi 15 besar secara Nasional, Lam Bheu, Selasa (24/6/2025).

  • Relevan dengan Kebutuhan Global, Imigrasi Pangkas Klasifikasi Visa Jadi 110 Indeks
    Pemerintahan | 15 hari lalu
    Relevan dengan Kebutuhan Global, Imigrasi Pangkas Klasifikasi Visa Jadi 110 Indeks

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi menyederhanakan klasifikasi visa Indonesia dari 133 menjadi 110 indeks. Kebijakan baru ini ditegaskan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025, yang dinilai sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika global dan kebutuhan pemohon visa masa kini.

  • Menteri Maman: Fasilitas Publik Wajib Alokasikan 30 Persen Ruang untuk UMKM
    Ekonomi | 18 hari lalu
    Menteri Maman: Fasilitas Publik Wajib Alokasikan 30 Persen Ruang untuk UMKM

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 terkait pemberdayaan UMKM. Salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah kewajiban penyediaan 30% ruang usaha di fasilitas publik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »