DIALEKSIS.COM | Opini - Korupsi hingga hari ini masih menjadi musuh utama bangsa Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak dasar masyarakat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Karena daya rusaknya yang sangat luas, korupsi telah lama dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa pula.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dorongan Majelis Ulama Indonesia agar hukuman mati dapat diterapkan terhadap koruptor kelas kakap kembali memantik perdebatan mengenai batas ketegasan negara dalam memberantas korupsi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penerapan mekanisme denda damai dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kejaksaan kembali memicu perhatian publik. Polemik muncul setelah beredar anggapan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan hanya dengan membayar sejumlah denda.

DIALEKSIS.COM | Beijing - Pengadilan di China menjatuhkan hukuman mati kepada Yang Youlin, mantan pejabat senior di Nanjing, setelah terbukti menerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan atau sekitar US$324 - 325 juta selama tiga dekade. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya berada di atas Rp5 triliun, bergantung kurs yang digunakan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mewajibkan seluruh tahanan dan warga binaan di rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar dana sitaan kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13 triliun dialokasikan sebagian untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kebijakan ini bertujuan memperkuat pembiayaan pendidikan tinggi dan beasiswa, meski realisasinya diproyeksikan baru dapat dilakukan pada tahun depan .

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, memberi komentar atas bebas bersyaratnya Terpidana Korupsi E-KTP Setya Novanto dari Penjara Sukamiskin.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari partai politik. Ia menilai perlu ada komunikasi politik yang serius agar beleid tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya di parlemen.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Prof. Dr. Mahfud Md mengungkapkan bahwa dari total koruptor di Tanah Air, sebanyak 84 persen di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi. Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang, Minggu (17/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II menyebut bakal ada beberapa calon anggota legislatig (caleg) di Pemilu 2024 yang bakal dicoret. Hal itu dampak dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terkait syarat caleg berstatus eks narapidana koruptor dalam dua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menyoroti waktu pengajuan judicial review atau uji materi tentang pencalonan anggota legislatif mantan terpidana, termasuk bekas koruptor.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan 15 nama bacaleg mantan narapidana korupsi yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Merespons hal itu, PAN mengajak masyarakat untuk cerdas memilih pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga awalnya menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang (UU) Pemilu tidak ada larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan diri untuk ikut pemilihan umum. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Publik tengah membicarakan sejumlah nama bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi. 

Di Aceh, nama Abdullah Puteh disebut sebagai caleg mantan terpidana kasus korupsi dari Partai Nasdem, Dapil Aceh II.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengungkap jumlah narapidana kasus tertentu yang mendapat remisi dalam rangka HUT ke-78 RI. Salah satunya narapidana korupsi.

"Narapidana korupsi 16 orang," kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Temuan banyaknya narapidana koruptor yang mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif Pemilu 2024 membuat prihatin. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih berpihak kepada koruptor. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar narapidana kasus korupsi ditahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan perlu dibicarakan. Ma'ruf mengatakan, usulan itu dapat menjadi alternatif sepanjang usulan pemindahan napi koruptor ke Lapas Nusakambangan bisa membuat efek jera kepada para koruptor.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Komunikasi Politik Nasional, Dr. Emrus Sihombing sampaikan, pidana hoaks lebih bahaya dari pidana koruptor.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta KPU memampang wajah calon anggota legislatif (caleg) bekas narapidana korupsi yang maju di pemilu legislatif 2024 pada laman resmi KPU dan tempat pemungutan suara (TPS).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra memandang hukuman bagi koruptor perlu diperberat. Salah satunya dengan penjara seumur hidup serta dimiskinkan. Hal ini diyakini mampu memberikan efek jera dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktik Pungutan Liar (Pungli) terhadap proses pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Aceh Tenggara (Agara) sudah cukup meresahkan warga.

Pasalnya, praktik para calo ini mencari mangsa ialah dengan dalih bisa melobi atau mengurus rekomendasi ke dinas terkait sehingga bantuan bisa segera dicairkan dan diperoleh oleh penerima.