Beranda / /

  • Pemko Banda Aceh Tertibkan Tiang Reklame Tak Berizin
    Aceh | 26 hari lalu
    Pemko Banda Aceh Tertibkan Tiang Reklame Tak Berizin

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Penertiban Reklame Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap tiang baliho yang tidak memiliki izin yang berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya di median tengah jalan depan Dinas Sosial Aceh, Selasa (29/10/2024).

  • Lhokseumawe Tolak Iklan Rokok Mulai 2025, PAD Hilang Rp 306 Juta
    Aceh | 27 hari lalu
    Lhokseumawe Tolak Iklan Rokok Mulai 2025, PAD Hilang Rp 306 Juta

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe, mulai tahun 2025 mendatang menolak iklan rokok di sejumlah jalan protokol kota. Kebijakan itu dikeluarkan menyusul pemberlakuan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

  • Menguji Klam Kedekatan 02 dengan Presiden
    Tajuk | 28 hari lalu
    Menguji Klam Kedekatan 02 dengan Presiden

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - “Orang bijak bilang dengan koneksi dan komunikasi pasti ada solusi membangun Aceh. Itulah yang tidak dipunyai oleh nomor urut 1,” kata Fadhlullah, pendamping calon gubernur Muzakir Manaf. 

  • GP Ansor Bentuk Badan Siber ​​untuk Klarifikasi Isu dan Edukasi Masyarakat
    Hankam | 1 bulan lalu
    GP Ansor Bentuk Badan Siber ​​untuk Klarifikasi Isu dan Edukasi Masyarakat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua I PW GP Ansor Provinsi Aceh, Anwar Busyra menyampaikan badan siber yang dibentuk oleh GP Ansor Aceh berperan strategis dalam merespons berbagai isu yang berkembang di dunia maya, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah.

  • LSM Trinusa: Klarifikasi Pimpinan Dayah Tidak Cukup, Istri Harus Bertanggung Jawab
    Aceh | 1 bulan lalu
    LSM Trinusa: Klarifikasi Pimpinan Dayah Tidak Cukup, Istri Harus Bertanggung Jawab

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perdebatan terkait tindakan istri pimpinan Dayah Darul Hasanah, Tgk Hasanuddin, yang diduga menghukum seorang santri dengan menyiram air cabai terus menuai kontroversi. usri Mahendra Abu Laot Kcombet, Ketua DPD LSM Triga NusanTara Indonesia (Trinusa) Aceh, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Trinusa Kabupaten Nagan Raya, turut memberikan pandangannya terkait kasus ini. 

  • Runtuhnya Narasi Ulama-Umara
    Opini | 1 bulan lalu
    Runtuhnya Narasi Ulama-Umara

    DIALEKSIS.COM | Opini - Harus diakui, konsultan politik Calon Gubernur Aceh, Bustami Hamzah (Ombus) lumayan keren. Mereka sempat menarik perhatian publik pada jargon ulama-umara, sebagai strategi branding citra Ombus dan pada waktu itu masih Tu Sop sebagai Cawagubnya. 

  • Membongkar Klaim Pro Ulama Bustami dan Mualem
    Opini | 1 bulan lalu
    Membongkar Klaim Pro Ulama Bustami dan Mualem

    DIALEKSIS.COM | Opini - Dari dua dokumen visi misi kandidat, ada yang tidak ditemukan kata “dayah” pada dokumennya. Padahal di Aceh ada 1.657 dayah (data 2023). 

  • Kominfo, KPU, Bawaslu, dan Platform Digital Komitmen Dukung Pilkada Damai 2024
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Kominfo, KPU, Bawaslu, dan Platform Digital Komitmen Dukung Pilkada Damai 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, serta sejumlah platform digital seperti Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads), Google (Google dan YouTube), TikTok, SnackVideo, Telegram, dan Line berkomitmen mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Damai 2024.

  • Terindikasi tak Berizin, KKP Segel Empat Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Terindikasi tak Berizin, KKP Segel Empat Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel empat lokasi pemanfaatan ruang laut yang terindikasi tak memiliki perizinan. Keempatnya yakni dua area reklamasi di Morowali, Sulawesi Tengah, dan dua resort di Pulau Maratua, Kalimantan Timur.

  • Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP
    Nasional | 2 bulan lalu
    Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »