Kamis, 03 Juli 2025
Beranda / /

  • Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Mengkerdilkan Hak Rakyat dalam Memilih Anggota DPRD
    Opini | 2 hari lalu
    Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Mengkerdilkan Hak Rakyat dalam Memilih Anggota DPRD

    DIALEKSIS.COM | Opini - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah menjadi perhatian penting dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan pemilihan umum akan dipisahkan antara pemilu nasional (untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu daerah atau lokal (untuk memilih anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota). Pemisahan ini akan dilakukan dengan jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun.

  • Pendidikan Inklusif dan Responsif: Hapus Hambatan, Wujudkan Hak Pendidikan untuk Semua
    Opini | 9 hari lalu
    Pendidikan Inklusif dan Responsif: Hapus Hambatan, Wujudkan Hak Pendidikan untuk Semua

    DIALEKSIS.COM | Opini - Sayangnya, masih banyak hambatan yang menghalangi terwujudnya hak pendidikan yang merata. Hambatan ini bisa bermacam-macam, mulai dari keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak tidak mampu membayar biaya sekolah atau membeli perlengkapan, hingga lokasi geografis yang terpencil sehingga akses ke sekolah menjadi sulit. Diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, atau latar belakang etnis juga masih menjadi PR besar yang harus kita atasi bersama.

  • Warga Diserang Gajah Liar, Satu Orang Luka Parah di Bener Meriah
    Aceh | 9 hari lalu
    Warga Diserang Gajah Liar, Satu Orang Luka Parah di Bener Meriah

    DIALEKSIS.COM | Bener Meriah - Seorang warga Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupeten Bener Meriah, diserang seekor gajah liar saat dalam perjalanan menuju kebunnya. Korban bernama Abdul Talep (50) kini menjalani perawatan intensif di RSUD Muyang Kute akibat luka serius yang dideritanya.


  • Dinding Tak Kasatmata Akademik
    Tajuk | 26 hari lalu
    Dinding Tak Kasatmata Akademik

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam lanskap pendidikan tinggi Indonesia, jurang pemisah antara kesejahteraan dosen negeri (PTN) dan swasta (PTS) telah lama menjadi "dinding tak kasatmata". Meski Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2025 menegaskan bahwa perbedaan pendapatan bukanlah diskriminasi hukum, realitas di lapangan justru mengungkap ketimpangan struktural yang menggerus martabat dosen PTS.

  • Hakim Konstitusi Nyatakan Lima Pengujian Formil UU TNI Tak Dapat Diterima
    Polkum | 27 hari lalu
    Hakim Konstitusi Nyatakan Lima Pengujian Formil UU TNI Tak Dapat Diterima

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Tentara Nasional Indonesia (TNI). Putusan ini dibacakan langsung oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo melalui kanal YouTube MKRI, Kamis (5/6/2025).

  • Prabowo vs LSM: Nasionalisme atau Sekadar Pengalihan dari Korupsi Elite?
    Opini | 1 bulan lalu
    Prabowo vs LSM: Nasionalisme atau Sekadar Pengalihan dari Korupsi Elite?

    DIALEKSIS.COM | Opini - Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat narasi lama, memicu reakasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didanai pihak asing untuk memecah belah bangsa. Dalam pidatonya pada Hari Lahir Pancasila (2/6/2025), ia menegaskan, "Negara-negara asing membiayai LSM untuk mengadu domba kita." Namun, Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia membantah dengan tegas bahwa musuh sesungguhnya bukan LSM, melainkan korupsi yang dilakukan elite.

  • Hedonisme Hakim: Palu Kehilangan Martabat
    Polkum | 1 bulan lalu
    Hedonisme Hakim: Palu Kehilangan Martabat

    DIALEKSIS.COM | Bandung - Gaya hidup mewah para hakim yang kontras dengan gajinya telah menjadi ancaman serius bagi kredibilitas peradilan Indonesia. Peringatan keras ini disampaikan Dr. Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat, dalam analisis tajamnya yang dimuat Kompas pekan lalu berjudul "Hedonisme di Balik Palu".

  • Rektor UTU Apresiasi Kemajuan Banda Aceh: "Kota Semakin Hijau, Estetika Terjaga
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Rektor UTU Apresiasi Kemajuan Banda Aceh: "Kota Semakin Hijau, Estetika Terjaga

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-820 Kota Banda Aceh sekaligus menandai 100 hari kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Rektor Universitas Teuku Umar (UTU), Prof. Dr. Drs. Ishak Hasan, M.Si., menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian pembangunan yang dinilainya cukup signifikan. Ia juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis guna memperkuat estetika serta keberlanjutan pembangunan kota.

  • KY Terima 401 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Sepanjang Awal 2025
    Polkum | 1 bulan lalu
    KY Terima 401 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Sepanjang Awal 2025

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menerima 401 laporan masyarakat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari - April 2025. Jumlah laporan tersebut mengalami peningkatan sebesar 137 laporan bila dibandingkan Januari s.d. April 2024 sebesar 267 laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

  • Terbukti Langgar Kode Etik, KY Usulkan Sanksi untuk 25 Hakim Sepanjang 2025
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Terbukti Langgar Kode Etik, KY Usulkan Sanksi untuk 25 Hakim Sepanjang 2025

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya menjaga integritas peradilan dengan mengusulkan sanksi kepada 25 orang hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang Januari hingga April 2025. Dari jumlah tersebut, satu hakim diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat.

  • Terbukti Terima Uang, Hakim Ad Hoc PHI Medan Dipecat Tidak Hormat
    Polkum | 1 bulan lalu
    Terbukti Terima Uang, Hakim Ad Hoc PHI Medan Dipecat Tidak Hormat

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Yudisial (KY) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan berinisial MS. Ia dinyatakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim karena menerima uang dari pihak yang sedang berperkara.

  • Saat Kemanusiaan Kita Mati, Hukum Rimba Menggantikan Rasa Iba
    Opini | 1 bulan lalu
    Saat Kemanusiaan Kita Mati, Hukum Rimba Menggantikan Rasa Iba

    DIALEKSIS.COM | Opini - Dua peristiwa yang terjadi di Boyolali dan Cianjur menjadi tamparan keras bagi kita semua. Seorang nenek berusia 67 tahun di Boyolali terpaksa mencuri 5 kilogram bawang putih karena terlilit utang, berakhir dengan penganiayaan oleh petugas keamanan pasar. Di Cianjur, nenek Aisyah mengalami nasib serupa - dianiaya massa karena tuduhan penculikan yang tak terbukti.

  • Razami Dek Cut: Pemimpin Harus Jadi Role Model, Berintegritas dan Keberpihakan pada Rakyat
    Gayahidup | 2 bulan lalu
    Razami Dek Cut: Pemimpin Harus Jadi Role Model, Berintegritas dan Keberpihakan pada Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Razami, pengusaha sekaligus calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh yang akrab disapa Dek Cut, menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar jabatan, melainkan amanah berat yang menuntut integritas, keteladanan, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. Hal ini disampaikannya Dek Cut sapaan akrab dirinya di laman Facebook pribadinya, Minggu (13/04/2025).

  • Hak TPP Nakes di Rumah Sakit Daerah Terabaikan, Ini Penjelasan PPNI Aceh
    Berita | 3 bulan lalu
    Hak TPP Nakes di Rumah Sakit Daerah Terabaikan, Ini Penjelasan PPNI Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Keluhan pilu datang dari kalangan tenaga kesehatan (nakes) dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Aceh. Selama tiga bulan berturut-turut, Januari hingga Maret 2025, hak mereka atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis belum juga cair. Informasi ini ramai beredar di sejumlah pemberitaan, mendorong Dialeksis memastikan kejelasan langsung ke pihak terkait.

  • Hak TPP Nakes RSUDZA Terabaikan, Respon dr Masry Wakil sekretaris IDI Aceh
    Aceh | 3 bulan lalu
    Hak TPP Nakes RSUDZA Terabaikan, Respon dr Masry Wakil sekretaris IDI Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keluhan pilu menggema di kalangan tenaga kesehatan (nakes) dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Aceh. Selama tiga bulan berturut - turut Januari hingga Maret 2025 hak mereka atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis tak kunjung cair. Padahal, Lebaran tinggal sepekan lagi.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »