Senin, 08 Desember 2025
Beranda / /

  • RUU Penyesuaian Pidana Disebut Kunci Integrasi Sistem Hukum Nasional
    Polkum | 1 hari lalu
    RUU Penyesuaian Pidana Disebut Kunci Integrasi Sistem Hukum Nasional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.

  • Pengesahan RUU Penyesuaian Pidana Jadi Prioritas Jelang Berlaku UU KUHP 2026
    Polkum | 11 hari lalu
    Pengesahan RUU Penyesuaian Pidana Jadi Prioritas Jelang Berlaku UU KUHP 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana sebelum diberlakukannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang-tindih pengaturan, serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor.

  • Bupati Aceh Besar Lantik 209 Keuchik Hasil Pilchiksungtak 2025
    Pemerintahan | 15 hari lalu
    Bupati Aceh Besar Lantik 209 Keuchik Hasil Pilchiksungtak 2025

    DIALEKSIS.COM | Kota Jantho - Bupati Aceh Besar Muharam Idris melantik 209 Keuchik hasil Pilchiksungtak 2025. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan di lapangan Bungoeng Jeumpa, Kota Jantho, Jum'at (21/11/2025).


  • Besok, 209 Keuchik di Aceh Besar akan Dilantik
    Pemerintahan | 18 hari lalu
    Besok, 209 Keuchik di Aceh Besar akan Dilantik

    DIALEKSIS.COM | Kota Jantho - Besok Jumat (21/11/2025), Bupati Aceh Besar Muharram Idris dijadwalkan akan melantik 209 Keuchik (kepala desa-red) hasil pemilihan Keuchik tahun 2025. Prosesi pelantikan akan dilaksanakan di lapangan Bungoeng Jeumpa Kota Jantho.


  • Andi HS, Perpanjangan Dana Otsus Buka Keterisolasian Aceh
    Nasional | 22 hari lalu
    Andi HS, Perpanjangan Dana Otsus Buka Keterisolasian Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Putra Aceh, Andi HS, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI menegaskan bahwa perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditawar untuk masa depan Aceh. Ia menyampaikan bahwa Otsus yang akan berakhir pada 2027 harus dilanjutkan, karena masih menjadi satu-satunya instrumen fiskal yang mampu menutup ketertinggalan infrastruktur dan pelayanan dasar di Aceh.

  • AS Tambah Dana Rp620 Miliar, Dukung Indonesia Percepat Eliminasi TBC 2030
    Dunia | 25 hari lalu
    AS Tambah Dana Rp620 Miliar, Dukung Indonesia Percepat Eliminasi TBC 2030

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk mendukung Indonesia dalam upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) pada 2030. Melalui Kedutaan Besar AS di Jakarta dan U.S. Department of State, AS berpotensi menambah pendanaan hingga US$40 juta atau sekitar Rp620 miliar untuk memperkuat program kesehatan, termasuk penanggulangan TBC.

  • IKA USK Jakarta Gelar Raker Perdana, Kuatkan Peran Strategis Alumni
    Nasional | 1 bulan lalu
    IKA USK Jakarta Gelar Raker Perdana, Kuatkan Peran Strategis Alumni

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Syiah Kuala (IKA USK) Jakarta Periode 2024-2029 menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Tahun 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada Sabtu (8/11/2025). Raker pertama IKA USK Jakarta ini mengangkat tema “Memperkuat Kolaborasi, Mengoptimalkan Peran”.

  • KONI Aceh Gelar Rapat Pleno Perdana Kepengurusan 2025-2029
    Olahraga | 1 bulan lalu
    KONI Aceh Gelar Rapat Pleno Perdana Kepengurusan 2025-2029

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh menggelar Rapat Pleno Perdana pasca terbentuknya kepengurusan masa bakti 2025-2029 di Aula Serba Guna Setda Aceh, Kamis (6/11/2025).

  • Tujuan Aceh adalah Berdaulat: Bukan Penambahan Dana Otsus
    Opini | 1 bulan lalu
    Tujuan Aceh adalah Berdaulat: Bukan Penambahan Dana Otsus

    DIALEKSIS.COM | Opini - Saya mencoba memahami dialog antara Diplomat Belanda yakni Van Mook dengan Diplomat Indonesia oleh Charles Tambu mewakili negara Indonesia baru lahir yang berusia dua tahun. Ketika berdiskusi, Van Mook mengklaim Pemerintahan Hindia Belanda itu lebih moderasi dan tata tertib administrasi daripada Republik Indonesia yang baru lahir itu, ia tidak memberikan sesuatu seperti pemerintahan biasa. 

  • Nyak Dhin Gajah Minta BPKA Buktikan Dana Abadi Pendidikan Aceh Produktif Bukan Mengendap
    Polkum | 1 bulan lalu
    Nyak Dhin Gajah Minta BPKA Buktikan Dana Abadi Pendidikan Aceh Produktif Bukan Mengendap

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nyak Dhin Gajah, relawan Garda Muda Pemenangan Mualem-Dek Fadh yang juga mantan tapol-napol Aceh, kembali menyoroti pengelolaan dana abadi pendidikan Aceh. 

    Ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) untuk membuktikan secara transparan bahwa dana senilai Rp 3,1 triliun yang tersimpan di bank benar-benar telah dikelola secara produktif untuk pendidikan, bukan mengendap tanpa pemanfaatan nyata.

  • Duit Koruptor Buat Beasiswa: Prabowo Minta Rp 13 T Sitaan CPO Disalurkan ke LPDP
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Duit Koruptor Buat Beasiswa: Prabowo Minta Rp 13 T Sitaan CPO Disalurkan ke LPDP

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar dana sitaan kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13 triliun dialokasikan sebagian untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kebijakan ini bertujuan memperkuat pembiayaan pendidikan tinggi dan beasiswa, meski realisasinya diproyeksikan baru dapat dilakukan pada tahun depan .

  • Gagal Paham Anggota DPRK Nagan Raya Soal CSR untuk Masjid, Akademisi Beri Pemahaman
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Gagal Paham Anggota DPRK Nagan Raya Soal CSR untuk Masjid, Akademisi Beri Pemahaman

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan Masjid Giok Nagan Raya mencuat setelah anggota DPRK Nagan Raya, Rizki Julianda, menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menilai, CSR seharusnya tidak diarahkan pada pembangunan rumah ibadah. Pandangan ini langsung menuai tanggapan keras dari akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, yang menilai pernyataan Rizki sebagai bentuk gagal paham terhadap makna dan fungsi CSR.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »