DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru belum dapat diimplementasikan tanpa adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pula. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional yang belum diatur dalam KUHAP yang lama.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly atas upaya kerasnya dalam melahirkan KUHP hasil karya Bangsa Indonesia bersama DPR-RI. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kendati sudah disahkannya Undang-undang KUHP versi revisi terbaru oleh DPR, ternyata Aliansi Jurnalis Independen (AJI) se Indonesia masih menyuarakan penolakan terhadap isi KUHP tersebut.