Minggu, 08 November 2026
Beranda / /

  • CERI Siapkan Gugatan Terkait Pelanggaran TKDN di Sektor Hulu Migas
    Polkum | 1 tahun lalu
    CERI Siapkan Gugatan Terkait Pelanggaran TKDN di Sektor Hulu Migas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) tengah menyiapkan gugatan hukum (Class Action) terhadap dugaan pelanggaran kewajiban penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek minyak dan gas bumi (migas).

  • Ucapan Idul Adha Tak Dibalas, Direktur CERI Ungkap Dugaan Ketersinggungan Tokoh Aceh
    Nasional | 2 tahun lalu
    Ucapan Idul Adha Tak Dibalas, Direktur CERI Ungkap Dugaan Ketersinggungan Tokoh Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic Reform and Innovation (CERI) Yusri Usman mengaku heran lantaran ucapan selamat Idul Adha yang ia kirimkan kepada dua pimpinan partai politik nasional di Aceh dan mantan anggota DPR RI asal Aceh tidak mendapat balasan hingga Minggu (23/6/2024).

  • CERI Dukung Gerak Aceh Usut Dugaan Korupsi Program Beasiswa di Aceh
    Polkum | 2 tahun lalu
    CERI Dukung Gerak Aceh Usut Dugaan Korupsi Program Beasiswa di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mendukung penuh pengungkapan dugaan korupsi Program Bea Siswa Pemerintah Aceh yang diduga melibatkan anggota DPRA yang masih aktif dan tidak aktif lagi.

  • CERI Minta Polda Aceh Lakukan Penegakan Hukum Dugaan Beroperasinya Pabrik Semen Ilegal
    Polkum | 2 tahun lalu
    CERI Minta Polda Aceh Lakukan Penegakan Hukum Dugaan Beroperasinya Pabrik Semen Ilegal

    DIALEKSIS.COM | Pekanbaru - Berdasarkan keterangan Kementerian Perindustrian RI bahwa pendirian pabrik semen di Aceh tidak mungkin dikeluarkan izin karena sedang moratorium, maka jika ada pabrik yang baru berdiri kemudian beroperasi, maka Polda Aceh harus melakukan penindakan secara hukum. 

  • Mantan Dirjen Minerba Sentil Nasionalisme Pejabat Negara, CERI Siapkan Gugatan ke Mahkamah Agung
    Nasional | 2 tahun lalu
    Mantan Dirjen Minerba Sentil Nasionalisme Pejabat Negara, CERI Siapkan Gugatan ke Mahkamah Agung

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menyangkut organisasi kemasyarakatan (Ormas) bisa mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui perusahaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ini tidak perlu ada. Sebab, UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah menyebutkan bahwa IUP bisa diberikan kepada perorangan, koperasi atau badan usaha berbadan hukum.