DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Aceh, Irfansyah, S.H., menegaskan komitmennya terhadap keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai salah satu pilar penting pelayanan publik di daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menerima kunjungan konsultatif Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara. Pertemuan ini bertujuan untuk memperdalam pembahasan dan menyempurnakan substansi Rancangan Qanun (Raqan) Pengelolaan Dana Participating Interest (PI) pada Kamis (5/2/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Banda Aceh sudah memasuki tahap akhir. Sebagai penyempurnaan qanun, Badan Legislasi (Banleg) DPRK Banda Aceh juga menyerap masukan dari publik terhadap Raqan tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh hari ini mulai melakukan pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bersama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Selasa, (03/06/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator GERAM (Gerakan Rakyat Aceh Menggugat) Verri Al-Buchari mengkritisi keputusan Banleg DPR RI yang akan membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Legislasi (Banleg) DPR) Banda Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Qanun (Raqan) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2025-2045, Rabu (7/8/2024).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Legislasi (Proleg) tahun 2024 untuk Banda Aceh mengalami perubahan, karena ada penambahan satu rancangan qanun (raqan) hasil usulan Pemerintah Kota Banda Aceh, yakni Raqan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) optimis 12 rancangan qanun (raqan) yang masuk dalam program legislasi prioritas 2022 bisa disahkan selambatnya hingga akhir tahun ini.