DIALEKSIS.COM | Takengon - Persoalan lain yang ditimbulkan pascabencana banjir dan tanah longsor pada November 2025 di Sumatera, termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, adalah terkait pengelolaan sampah. untuk itu, pemerintah membangun kembali Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Uwer Tetemi, yang berada di Kecamatan Silih Nara.
Untuk pembangunan TPA tersebut, menelan anggaran hingga Rp44 miliar, yang digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Direktorat Jenderal Cipta Karya. Rekonstruksi dan rehabilitasi TPA tersebut, menjadi bagian dari upaya memulihkan layanan persampahan sekaligus memperbaiki tata kelola lingkungan yang terdampak bencana.
Bencana tidak hanya meninggalkan material lumpur, kayu, dan puing, tetapi juga menambah beban pengelolaan sampah. Kondisi tersebut semakin mendesak karena kapasitas landfill lama di TPA Uwer Tetemi sudah tidak mampu menampung timbunan sampah.
Pembangunan kembali fasilitas ini dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan mencakup sejumlah infrastruktur utama dan pendukung pengelolaan sampah.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebutkan bahwa 29 dari 33 kementerian dan lembaga telah memperoleh alokasi anggaran tahun 2026 dengan total hampir Rp30 triliun.
Dari jumlah tersebut, Kementerian PU mengajukan anggaran sebesar Rp22,3 triliun. Sebanyak Rp21,1 triliun di antaranya telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan anggaran tersebut, Tito menyoroti peran Kementerian PU dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di tiga provinsi di Sumatera sepanjang 2026.
Fokus penanganan mencakup perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi sungai, pembangunan irigasi, serta pemulihan fasilitas umum, kesehatan, dan pendidikan, terutama di daerah dengan keterbatasan kapasitas fiskal.
“Ini mungkin yang paling penting, dengan anggaran kurang lebih Rp21 triliun untuk tiga provinsi, baik untuk perbaikan jalan, jembatan, sarana dan prasarana, fasilitas umum, normalisasi sungai, irigasi, dan lain-lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian PU,” kata Tito dalam rapat koordinasi dan konferensi pers perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatra, Rabu (28/10/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ir. Apri Artoto, mengungkapkan Kementerian PU memiliki pagu efektif sekitar Rp21,42 triliun pada tahun 2026 untuk penanganan bencana di Sumatera. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor sumber daya air Rp7,85 triliun, Bina Marga Rp6,64 triliun, Cipta Karya Rp4,05 triliun, serta prasarana strategis Rp2,89 triliun.
Pembangunan Ditargetkan Selesai Desember 2026
Pembangunan TPA Uwer Tetemi, sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028. Renduk adalah dokumen yang menjadi panduan dalam proses pemulihan Sumatera oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Pengesahan dokumen Renduk ini melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026.
Melalui Renduk PRRP Sumatera 2026–2028, pemerintah merancang pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pengolahan sampah, mulai dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R) hingga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala kota.
Program tersebut juga mencakup penyediaan wadah sampah terpilah organik dan nonorganik di setiap rumah, pengadaan layanan pengumpulan sampah secara rutin dan terjadwal, serta penyediaan armada pengangkutan sampah.
Pemerintah turut mendorong penguatan kelembagaan pengelola fasilitas persampahan melalui UPTD, BLUD, BUMDes, maupun kerja sama dengan pihak swasta. Penguatan kelembagaan tersebut diperlukan untuk memastikan fasilitas yang dibangun dapat beroperasi dan memberikan pelayanan secara berkelanjutan.
Pengelolaan sampah juga diarahkan menggunakan sistem terintegrasi dari rumah tangga hingga fasilitas pengolahan. Sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dipilah dan diolah, sementara residu hasil pengolahan dibawa menuju Lahan Urug Residu (LUR).
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan kembali kawasan permukiman pascabencana diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ketahanan kawasan terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Pemulihan juga dilakukan dengan pembersihan puing, lumpur, kayu, dan sampah sisa bencana, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur persampahan yang lebih baik dan mampu menghadapi risiko bencana.
Terkait tumpukan kayu yang terbawa dan menimbulkan tumpukan, Kasatgas Tito mengatakan yang bisa dimanfaatkan atau didaur ulang, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Oleh karena itulah kemudian saya bersama Menteri Kehutanan membuat surat edaran memberikan kewenangan kepada daerah untuk memanfaatkan kayu-kayu yang ada itu. Ada kayu yang bisa dipakai, ada juga yang enggak bisa dipakai, kecil-kecil, ranting ya. nah itu Ada yang dipakai untuk buat papan, untuk bangun jembatan, untuk bangun hunian sementara, bangun rumah bahkan, silakan,” jelas Kasatgas Tito Karnavian, usai sidang kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, 9 November 2026.
“Ada juga yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dimanfaatkan kayunya, kemudian keuntungannya dibagi dengan pemerintah daerah menjadi pendapatan asli daerah. Dan dengan mekanisme itu cepat dilakukan, cepat sekali bersih kayu-kayu itu tadi,” lanjut Tito.
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Aceh Tengah, Salman Nuri, mengatakan pembangunan fasilitas baru menjadi kebutuhan mendesak karena kapasitas landfill lama sudah tidak memadai.
Pekerjaan meliputi Pembangunan sel landfill baru, instalasi pengolahan air lindi, jalan operasional, drainase, serta fasilitas pendukung berupa kantor, ruang rapat, mushala, toilet, hanggar alat berat, tempat pencucian kendaraan, dan pos jembatan timbang.
Landfill baru dirancang dengan kapasitas lebih besar dan masa layanan lebih panjang. Sistem yang digunakan adalah sanitary landfill, dilengkapi pengendalian air lindi dan gas untuk menekan risiko pencemaran lingkungan.
Selain pembangunan fisik, penanganan juga mencakup pembersihan sampah domestik dan material sisa banjir serta longsor di jalan lingkungan, drainase, kawasan pembuangan sampah, hingga akses menuju TPA.
Hingga 17 November 2026, pekerjaan pembangunan masih berlangsung. Curah hujan menjadi salah satu kendala karena jalan akses di dalam kawasan proyek kerap berlumpur sehingga menghambat mobilitas kendaraan pengangkut material dan peralatan. Meski demikian, pembangunan diharapkan rampung sesuai target pada Desember 2026.
Proyek ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sekitar 50 persen tenaga kerja yang terlibat berasal dari warga lokal, mulai dari pekerja lapangan dan operator alat berat hingga staf perusahaan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Pembangunan TPA Uwer Tetemi merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi Kementerian PU di tujuh kabupaten di Aceh. Ketujuh daerah itu meliputi Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Penanganan difokuskan pada peningkatan kapasitas landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, perbaikan jalan akses, serta fasilitas pendukung TPA.
Di Aceh Tamiang, rehabilitasi TPA Kampung Durian mencakup penambahan sel landfill seluas 1,1 hektare, instalasi pengolahan air lindi, dan peningkatan jalan akses sepanjang satu kilometer.
Di Bireuen, peningkatan TPA Blang Beururu meliputi landfill seluas 1,46 hektare, dinding penahan tanah sepanjang 153,65 meter, serta perbaikan jalan akses sepanjang 570,26 meter.
Sementara itu, TPA Teupin Keubeu di Aceh Utara yang melayani sekitar 641 ribu jiwa di 25 kecamatan dengan volume sampah 85 ton per hari mendapat penanganan berupa pembangunan landfill seluas 1,2 hektare, instalasi pengolahan air lindi, dan perbaikan akses.
Di Pidie Jaya, peningkatan TPA Blang Awe mencakup pembangunan sel landfill seluas 0,71 hektare di bagian bawah dan 1,04 hektare di bagian atas, disertai pembangunan dinding penahan tanah serta perbaikan jalan akses.
Adapun di Aceh Tengah, pekerjaan TPA Uwer Tetemi meliputi peningkatan sel landfill seluas 0,65 hektare, pemasangan sistem pelapis kedap dan pipa air lindi, pembangunan dinding penahan tanah, jalan operasional, serta instalasi pengolahan air lindi.
Penanganan di Aceh Tenggara dilakukan di TPA Selamat Indah melalui peningkatan landfill seluas 0,41 hektare, pembangunan sistem pengolahan air lindi, dinding penahan tanah, dan jalan operasional. Sementara di Aceh Timur, pekerjaan TPA Lhok Tujoh difokuskan pada pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 320 meter dan penataan sampah yang telah ada.
Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, menegaskan pemulihan pascabencana harus mencakup infrastruktur dasar yang menunjang kebutuhan masyarakat, termasuk layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Dody, Minggu (18/10/2026).
Pemulihan infrastruktur persampahan di tujuh kabupaten tersebut diharapkan dapat mengembalikan pelayanan publik, menjaga kualitas lingkungan, serta mencegah persoalan sampah berkembang menjadi masalah kesehatan dan lingkungan baru. [*]