DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam dinamika politik Aceh yang semakin memanas menjelang pemilihan gubernur, analisis terhadap visi misi pasangan calon (paslon) menjadi sorotan utama. 

Awwaluddin Buselia, peneliti muda dari Lembaga Emirates Development Research (EDR), mengungkapkan bahwa visi misi pasangan nomor urut 01, Bustami Hamzah - Fadhil Rahmi, tampaknya belum mencerminkan keberpihakan terhadap institusi dayah, yang menjadi tulang punggung pendidikan Islam tradisional di Aceh.

"Para ulama dan santri yang sudah memberikan dukungan kepada pasangan nomor 01 seharusnya mempertimbangkan kembali pilihan mereka. Bila perlu, mengalihkan dukungan kepada pasangan nomor 02, Muzakir Manaf - Fadhlullah," tegas Awwaluddin kepada Dialeksis.com, Selasa (8/10/2024).

Ia menyarankan agar dukungan lebih dipertimbangkan secara matang mengingat posisi strategis dayah dalam pembangunan syariat Islam di Aceh.

Dalam hasil analisis yang dilakukan terhadap dokumen visi-misi paslon 01, Awwaluddin menemukan bahwa tidak ada satu pun kata "dayah" yang tercantum. 

"Padahal, di Aceh terdapat 1.657 dayah dengan berbagai jenis, didukung oleh lebih dari 24.710 guru dayah," jelasnya. 

Dayah sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam di Aceh memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman, namun absennya perhatian terhadap mereka dalam visi misi paslon menjadi pertanyaan besar.

Tak hanya itu, Awwaluddin juga menyoroti bahwa dokumen visi misi Bustami-Fadhil tidak menyebutkan kata "masjid" sama sekali.

Masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga tempat masyarakat berkumpul dan membahas berbagai isu sosial dan keagamaan.

"Di seluruh Aceh, terdapat 7.629 masjid, dengan jumlah terbanyak berada di Aceh Utara, Pidie, Bireuen, dan Aceh Besar,” tambahnya.

Lebih jauh, Awwaluddin mengkritik kurangnya sikap tegas dari pasangan nomor urut 01 dalam mendukung penerapan Islam kaffah berdasarkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). 

“Pasangan ini lebih menekankan pada pandangan agama yang inklusif dan modern, padahal ulama Aswaja di Aceh sudah dengan tegas menyatakan bahwa Islam Kaffah adalah bentuk Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta," ungkapnya.

Seperti diketahui, Aceh sedang merancang Grand Desain Syariat Islam yang direncanakan akan diterapkan secara menyeluruh mulai tahun 2025 hingga 2045. 

Grand desain ini berupaya mewujudkan implementasi Islam kaffah di Aceh, sesuatu yang dinilai Awwaluddin tidak menjadi prioritas dalam visi-misi Bustami-Fadhil. 

"Jika sikap ini terus berlanjut, Aceh akan kehilangan arah dalam mempertahankan identitas keislamannya," imbuhnya.

Selain itu, Awwaluddin juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa paslon 01 hanya memanfaatkan dukungan ulama sebagai alat politik. 

"Ada dugaan kuat bahwa pasangan ini hanya mengandalkan ulama untuk mendapatkan dukungan dari kalangan umat Islam pada hari pemilihan, tanpa komitmen yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan dayah dan masjid di masa depan," katanya.

Ia juga menekankan potensi bahaya jika kedepannya lembaga-lembaga keistimewaan Aceh, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh (MAA), dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD), hanya dijadikan alat untuk lobi-lobi strategis dengan pemerintah pusat. 

"Yang kita takutkan, kekuatan MPU dan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh ini hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis yang tidak mendukung penerapan syariat Islam secara menyeluruh," tutup Awwaluddin. [nh]