Ilustrasi. Foto: Net

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah proyek di Dinas Kesehatan Aceh diduga mengalami kekurangan volume dan mutu, berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Dalam audit dengan nomor 22.B/LHP/XVIII.BAC/05/2024 yang diterbitkan pada 22 Mei 2024, ditemukan bahwa tiga paket pekerjaan belanja modal di Dinas Kesehatan Aceh diduga bermasalah dengan nilai total sebesar Rp. 1.042.656.777,52.

Tiga paket pekerjaan yang diaudit adalah sebagai berikut:

 1. Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional dr. Fauziah Bireuen, yang dikerjakan oleh PT VMS dengan nilai kontrak Rp. 8.952.865.000.

 2. Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh, yang dikerjakan oleh PT PMA dengan nilai kontrak Rp. 29.313.633.000.

 3. Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa, yang dikerjakan oleh CV NJA dengan nilai kontrak Rp. 9.826.542.000.

Temuan ini memicu reaksi dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi), yang mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan proyek-proyek tersebut. 

Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, Musda Yusuf, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyimpangan yang terjadi.

“Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, justru diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Ini sangat merugikan masyarakat Aceh yang telah lama menantikan perbaikan di sektor kesehatan,” tegas Musda Yusuf dalam orasinya pada aksi demo di Kejati Aceh, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, Alamp Aksi juga meminta Kejati Aceh untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di instansi pemerintah lainnya untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. 

Selanjutnya, mereka mendesak Kejati Aceh untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Aceh terkait dugaan korupsi tersebut.

“Jangan hanya berhenti pada dugaan ini, Kejaksaan harus melakukan penyelidikan mendalam dan memastikan bahwa setiap penyimpangan anggaran ini dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Musda.

Selain itu, mereka juga menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran di dinas tersebut, terutama yang berkaitan dengan proyek kesehatan. Alamp Aksi mendesak Kejati Aceh untuk segera mengambil langkah hukum terhadap pejabat yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi.

“Ini bukan hanya soal uang negara, tetapi soal integritas pemerintah yang harus dijaga. Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk berkolaborasi dalam memastikan anggaran negara digunakan dengan tepat dan sesuai peruntukannya,” tutup Musda.

Sementara itu, tanggapan dari Kejati Aceh disampaikan oleh Ali Rasab Lubis, selaku Penanggung Jawab Humas Kejati Aceh, yang menyatakan bahwa temuan ini akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan telaahan pihak Kejati.