Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar ST, bersilaturahmi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam rangka memberikan saran dan masukan untuk percepatan pembangunan di daerah tersebut pada Rabu (15/4/2026). [Foto: dokumen untuk dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar ST, bersilaturahmi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam rangka memberikan saran dan masukan untuk percepatan pembangunan di daerah tersebut pada Rabu (15/4/2026).
Pertemuan itu berlangsung dalam agenda Silaturahmi Akbar Tim Pemenangan Mualem-Dekfad yang dipimpin oleh Ermiadi Abdulrahmat ST bersama Sekretaris Jenderal Tgk H Makhyaruddin Yusuf. Kegiatan tersebut turut dihadiri tim pemenangan dari 23 kabupaten/kota, Mualem Centre, serta partai-partai koalisi yang tergabung dalam tim.
Dalam kesempatan itu, Ismunandar menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen politik untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Gubernur Aceh dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan kualitas yang lebih baik dan terukur.
“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan JKA yang lebih baik dan terukur bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Gubernur.
Ia juga menyampaikan kabar terkait usulan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya mengenai penambahan dana otonomi khusus (Otsus) sebesar 2 persen.
“Usulan Pemerintah Aceh dan masyarakat terkait penambahan dana Otsus 2 persen telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Dekfad, menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja keras melakukan pemulihan pascamusibah yang melanda Aceh, sembari menjalankan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
“Meski Aceh baru saja dilanda musibah, pemerintah tetap fokus pada pemulihan dan pembangunan dengan skala prioritas,” ujar Dekfad.
Ia juga menyinggung hubungan baik antara Gubernur Aceh dengan Presiden RI, yang dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Hubungan baik dengan Presiden menjadi kekuatan bagi kita untuk memastikan komunikasi pusat dan daerah berjalan baik, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya. [red]
Sebelumnya
