Nyak Dhien Gajah. Foto: dok pribadi 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, salah satu relawan yang terlibat dalam perjuangan Pemenangan pasangan Mualem-Dek Fadh pada Pilkada Aceh, menyampaikan kekhawatirannya terkait gerak-gerik beberapa Kepala Dinas (SKPA) yang sebelumnya mendukung pasangan calon 01. 

Menurut Nyak Dhien, para pejabat ini kini mulai mendekati tim sukses Mualem-Dek Fadh, serta keluarga dan kerabat Gubernur terpilih untuk memperjuangkan posisi mereka dalam struktur pemerintahan yang baru.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Nyak Dhien mengungkapkan bahwa banyak kepala dinas pendukung 01 yang kini terlihat bergeser untuk mendekati pihak-pihak yang berkuasa dalam pemerintahan yang baru. 

"Saya melihat gerak-gerik mereka dengan sangat jelas, seperti para kepala dinas yang dulu mendukung 01, sekarang sudah mulai dekat dengan tim sukses Mualem-Dek Fadh, bahkan ke keluarga dan kerabat Gubernur terpilih," ujarnya.

Nyak Dhien Gajah memberikan kiasan tajam terkait fenomena tersebut, dengan menyatakan, "bek yang meu ue kubeu yang pajoh bu mie" yang secara sederhana bisa diartikan sebagai "yang bajak tanah itu kerbau, yang makan nasi adalah kucing". Pernyataan ini menggambarkan betapa banyak pejabat yang berubah haluan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, meskipun sebelumnya mereka bukan bagian yang netralitas sebagai ASN tapi menjadi bagian dari tim kubu 01 yang lawan mualem dek fadh 

Lebih lanjut, Nyak Dhien Gajah mengungkapkan informasi yang ia peroleh dari beberapa sumber terpercaya tentang beberapa kepala dinas yang berperan dalam membantu urusan pribadi, termasuk mengurus perjalanan luar negeri. 

"Saya mendapatkan informasi bahwa ada Kadis yang membantu mengurusi kepergian tim sukses 02 ke Malaysia, dari paspor hingga tiket pesawat. Saya memastikan para kadis melobi orang yang salah.Ini jelas sangat mencurigakan dan perlu mendapatkan perhatian serius," ungkap Nyak Dhien.

Nyak Dhien mengingatkan bahwa meskipun praktik semacam ini sudah menjadi hal biasa dalam dunia politik, namun Mualem-Dek Fadh harus lebih tegas dan bijaksana dalam memilih pejabat yang akan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. 

Nyak Dhien menilai banyaknya para birokrasi yang bermental oportunis lebih mementikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang berusaha untuk mendapatkan kontrol politik dan memastikan posisi mereka tetap aman. 

Dalam situasi ini, para kepala dinas dan pejabat tinggi sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk mendekati pihak-pihak yang berkuasa, terutama pemenang pilkada, mereka ingin mendapatkan jabatan strategis yang mendatangkan kekuasaan dan pengaruh lebih besar serta keuntungan finansial. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan birokrasi lebih sering dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek, daripada untuk membangun daerah yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan. Mualem harus mengedepankan prinsip good governance di atas kepentingan politik pribadi atau kelompok, dan secara tegas menentang praktek politik transaksional yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. 

Hanya dengan cara ini, stabilitas politik dapat terjaga dan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada rakyat Aceh dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, birokrasi yang ada akan lebih berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik sesaat yang merusak jalannya pemerintahan yang adil dan transparan.[]