DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya isu politik uang yang mencoreng nilai-nilai demokrasi. 

"Pilkada adalah momentum untuk menentukan pemimpin yang berkualitas dan amanah. Namun, praktik politik uang hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak peduli pada masyarakat, tetapi hanya pada kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kami mendukung sepenuhnya upaya Panwaslih untuk memberantas praktik ini,” ujar Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Banda Aceh, Rio Arifirnando kepada Dialeksis.com, Selasa (26/11/2024).

Rio juga menekankan bahwa politik uang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak moral masyarakat. 

Menurutnya, Pilkada yang bersih dan bebas dari kecurangan adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan dapat dipercaya oleh rakyat.

HMI Cabang Banda Aceh juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tergoda menerima uang atau iming-iming materi dari tim sukses calon tertentu. 

“Politik uang adalah bentuk penghinaan terhadap martabat masyarakat. Dengan menolak politik uang, kita menjaga kehormatan demokrasi dan memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar berdasarkan keinginan rakyat, bukan berdasarkan uang,” imbuh Rio.

HMI pun menyerukan kepada para calon Wali Kota Banda Aceh dan tim suksesnya agar bersaing secara sehat dengan menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang jelas serta relevan bagi kebutuhan masyarakat. 

"Fokuslah pada kualitas program yang ditawarkan, bukan pada upaya membeli suara. Kota Banda Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan, bukan pemimpin yang meraih jabatan dengan cara-cara kotor,” lanjutnya.

HMI optimis bahwa jika semua pihak bekerja sama, praktik politik uang dapat diberantas dan Pilkada Banda Aceh 2024 dapat berlangsung bersih, jujur, dan adil. 

“Kami percaya, dengan komitmen bersama antara Panwaslih, masyarakat, dan organisasi seperti HMI, Pilkada ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga integritas demokrasi,” tutup Rio. [nh]