Konferensi pers Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh untk Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 di Banda Aceh.[Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 pada Minggu, 24 Agustus 2025 di Banda Aceh.
Kegiatan ini menjadi momentum penting yang menandai lahirnya kepengurusan baru PKS Aceh periode 2025-2030 di bawah kepemimpinan Ismunandar Badruzzaman.
Berbeda dengan kebanyakan partai politik, Muswil PKS bukan ajang perebutan kursi ketua melalui pemilihan langsung.
Proses regenerasi di tubuh PKS berjalan sistematis, melalui mekanisme usulan kader, Pemilihan Raya (Pemira) serentak pada 31 Mei 2025 dengan e-voting, hingga penetapan final oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Hasilnya diumumkan secara resmi oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal PKS pada 24 Juli lalu.
“Ini adalah bentuk demokrasi kader ala PKS. Prosesnya panjang, melibatkan partisipasi seluruh kader, dan mengedepankan musyawarah. Jadi, Muswil lebih pada pengukuhan kepengurusan baru oleh Presiden PKS secara serentak, bukan lagi perebutan suara,” kata Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar Badruzzaman, kepada awak media Banda Aceh, Jumat (22/8/2025).
Ismunandar menegaskan bahwa Muswil ke-6 ini menjadi bukti nyata regenerasi yang sehat di internal PKS. Menurutnya, pergantian pengurus adalah kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki organisasi agar semakin relevan dengan kebutuhan rakyat Aceh.
“Kaderisasi di PKS itu berjalan terus-menerus. Ada regenerasi yang sehat. Kami ingin memastikan ada energi baru, terutama dari kalangan muda, agar partai ini semakin dekat dengan rakyat dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Dalam susunan kepengurusan baru DPW PKS Aceh, Ismunandar akan didampingi Kasibun Daulay sebagai Sekretaris dan Saifunsyah sebagai Bendahara. Sementara itu, posisi Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dijabat oleh Bustanul Arifin, Ketua Dewan Syariah Wilayah diamanahkan kepada Surianto Sudirman, dan Ketua Bidang Kaderisasi dipercayakan kepada Wahyudi.
“Dengan komposisi ini, kami optimis PKS Aceh lima tahun ke depan akan semakin solid, responsif, dan mampu menjadi corong aspirasi masyarakat,” tambah Ismunandar.
Terkait arah politik, Ismunandar menegaskan bahwa PKS Aceh tetap berkomitmen mendukung kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) sebagai gubernur, sesuai landasan koalisi awal.
Dukungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen menghadirkan kepemimpinan politik yang solid di Aceh.
“Kami ingin memastikan koalisi ini benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Aceh. Fokus kami adalah memperjuangkan hal-hal strategis, bukan sekadar kursi kekuasaan,” tegas Ismunandar.
Ada beberapa agenda prioritas yang akan diperjuangkan PKS Aceh bersama pemerintahan Mualem, antara lain menjadikan dana otonomi khusus (otsus) sebagai dana abadi yang benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Aceh.
Selain itu, mempercepat penyerahan lahan Blang Padang ke Pemerintah Aceh agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik. Menguatkan dukungan pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
Pihaknya akan mengawal isu ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta penanggulangan kemiskinan dan stunting. Menegaskan komitmen politik PKS Aceh untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
“PKS Aceh bukan hanya bicara politik elektoral, tapi juga politik pelayanan. Kita ingin hadir nyata di tengah masyarakat, terutama dalam isu-isu ekonomi, sosial, dan kemanusiaan,” jelas Ismunandar.
Pelantikan kepengurusan DPW PKS Aceh periode 2025“2030 pada Muswil ke-6 nanti disebut Ismunandar sebagai momentum konsolidasi. Setelah agenda itu, mesin partai akan digerakkan penuh hingga ke tingkat daerah.
“InsyaAllah, setelah Muswil ini, kami akan segera melakukan konsolidasi di seluruh kabupaten/kota. Tujuannya agar struktur partai makin kokoh dan siap menghadapi tantangan politik ke depan,” pungkasnya.[nh]
.jpg)
Sebelumnya
