Panwaslih Bireuen menyampaikan kondisi riil yang dialami, mulai ketidakcukupan anggaran, bahkan pelaksanaan pengawasan Pilkada serentak 2024 di Bireuen terancam maksimal. Foto: Fajri Bugak/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Komisi I DPRK Bireuen mengelar rapat bersama dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, Selasa,(16/7/2024). Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Ketua DPRK Bireuen.

Dalam rapat tersebut terungkap Pejabat (Pj) Bupati Bireuen, Aulia Sofyan Ph.D dinilai tidak serius mendukung pelaksaan Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung 27 November 2024.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Muchlis Rama menyebutkan, bahwa pihaknya menilai Pj Bupati Bireuen tidak mendukung pelaksanaan Pilkada kali ini.

 "Buktinya sampai hari ini teman-teman di Panwaslih Bireuen ngeluh kepada kami bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait anggaran untuk Panwaslih belum dilakukan pembahasan dengan tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),"kata Muchlis Rama dengan penuh kecewa.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, dihadiri anggota Komisi I, Yusriadi, Athaillah M. Saleh, T.M. Mubarak, Amartana Pusri berlangsung alot.

Ketua Panwaslih Bireuen Agusni, didampingi anggotanya, Drs Banta Husen, Desi Safnita,Muzammil, Rifani, menyampaikan riil kondisi dilapangan yang dialami oleh Panwaslih Bireuen. Mulai ketidak cukupan anggaran, bahkan untuk operasional kantor terpaksa harus memakai uang pribadi.

Kata Ketua Panwaslih Bireuen, Agusni SP., M.Si pihaknya terancam tak bisa melakukan perekrutan badan Adhoc (Panwascam dan PPG) dan ini akan berdampak pada pengawasan tahapan Pilkada tidak dapat berjalan sepenuhnya.

 "Persoalannya karena kami belum ada anggaran yang mencukupi. Tim anggaran Pemkab Bireuen (TAPD) abai terhadap kami. Sampai hari ini belum pernah melakukan pembahasan dengan kami. Seharusnya Pj Bupati Bireuen peka terhadap persoalan ini. Karena ini menyangkut dengan pesta demokrasi di Bireuen dan masa depan Bireuen," beber Agusni. 

Panwaslih Bireuen berharap dalam dua hari ini harus dicari solusi terkait persoalan ini. Pemkab Bireuen harus segera melakukan NPHD dengan kami Panwaslih Bireuen kalau tidak Pilkada Bireuen terancam.

 "Padahal Panwaslih Aceh sudah mengintruksikan supaya perekrutan PPG harus dibuka seretak hari Kamis 18 Juli 2024 lusa. Akan tetapi,karena kami belum ada anggaran, perekrutan PPG harus kami undur," ungkap Agusni. 

Komisi I DPRK Bireuen dan Panwaslih Bireuen, berharap Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan dan Tim TAPD harus peka terhadap persoalan ini.

 "Waktunya sudah sangat mendesak. Kita berharap komitmen Pj Bupati Bireuen mencari solusi terkait persoalan ini. Karena ini menyangkut dengan pesta Demokrasi masyarakat Bireuen. Bukan untuk kepentingan Panwaslih Bireuen," beber Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar disertai dukungan penuh dari anggota Komisi I DPRK Bireuen dan Panwaslih Bireuen. (Fajri Bugak)