Muazzinah Yacob, Direktur Eksekutif The Aceh Institute. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menjelang Pilkada Aceh 2024, urgensi hadirnya pemimpin perempuan kembali mencuat. Isu ini mengemuka seiring dengan masih maraknya pemarginalan hak-hak perempuan di bumi Serambi Mekkah.

"Perempuan Aceh masih sering jadi korban kebijakan pemerintah yang tidak sensitif gender," ujar Muazzinah Yacob, Direktur Eksekutif The Aceh Institute, kepada Dialeksis.com, Jumat (29/6).

Muazzinah menegaskan, pemerintahan saat ini belum serius memperhatikan isu-isu perempuan. "Dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi, perempuan Aceh masih tertinggal," katanya.

Menurutnya, Pilkada Aceh 2024 menjadi momentum krusial. "Kita butuh sosok yang benar-benar mengerti dan memahami perempuan Aceh," tegas Muazzinah.

Ia menilai, hadirnya pemimpin perempuan bisa menjadi solusi. "Pemimpin perempuan lebih memahami kebutuhan kaumnya. Mereka bisa membuat kebijakan yang lebih inklusif," jelasnya.

Meski demikian, Muazzinah mengingatkan bahwa bukan sekadar gender yang penting. "Yang utama adalah kompetensi dan integritas. Kita butuh pemimpin perempuan yang capable," tegasnya.

The Aceh Institute mencatat, partisipasi perempuan dalam politik Aceh masih minim. Dari total 23 kabupaten/kota, hanya dua yang dipimpin perempuan sejak Pilkada Aceh pasca konflik sudah hampir masuk 2 dekade yakni, mantan Illiza Sa‟aduddin Djamal walikota Banda Aceh dan mantan wakil Bupati Hj. Afridwati Kabupaten Simeulue.

"Ini ironis, mengingat perempuan Aceh punya sejarah kepemimpinan yang kuat," kata Muazzinah, merujuk pada era Sultanah Safiatuddin Syah di abad ke-17.

Terlepas dari siapa yang terpilih nanti, Muazzinah berharap isu perempuan menjadi prioritas. "Sudah saatnya Aceh punya kebijakan yang benar-benar memihak perempuan," pungkasnya.

Pilkada Aceh 2024 dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai calon pemimpin perempuan yang akan bertarung.