Dr. Taufiq Abdul Rahim, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, mengungkapkan bahwa dinamika politik Aceh harusnya membawa perubahan yang nyata jika calon pemimpin yang terpilih benar-benar memahami dan konsisten dengan kepentingan rakyat. [Foto: for Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024, suhu politik di provinsi ini mulai meningkat. Meskipun pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur belum dibuka, aktivitas kampanye dan penyebaran visi misi calon sudah mulai tampak. Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024 ini menjadi momen krusial dalam menentukan arah masa depan Aceh.

Dr. Taufiq Abdul Rahim, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, mengungkapkan bahwa dinamika politik Aceh harusnya membawa perubahan yang nyata jika calon pemimpin yang terpilih benar-benar memahami dan konsisten dengan kepentingan rakyat. 

Menurutnya, pelaksanaan MoU Helsinki 2005 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 1 Tahun 2006, hingga kini masih jauh dari harapan. Berbagai kebijakan politik dan publik, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), belum mampu membawa kesejahteraan yang merata dan adil bagi rakyat Aceh.

"Jika Pilkada hanya menjadi ajang untuk memilih agen-agen yang akan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan sentralistik dari Jakarta, maka proses ini akan sia-sia," kata Taufiq kepada Dialeksis.com, Kamis (1/8/2024). 

Ia menegaskan, pentingnya memilih pemimpin dengan kepemimpinan yang kuat, kompetensi tinggi, dan jiwa pro-rakyat. Pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata, memperbaiki kehidupan rakyat Aceh, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan secara realistis.

Taufiq memperingatkan, jika Pilkada 2024 hanya menghasilkan pemimpin yang berfungsi sebagai "pembantu" kekuasaan pusat, maka rakyat Aceh akan semakin skeptis dan bosan. 

"Jika elite politik hanya mementingkan kelompok, partai, dan kroni, dan mengabaikan kepentingan rakyat, maka apapun hasil Pilkada akan diabaikan oleh masyarakat Aceh," tutupnya.

Pilkada Aceh 2024 diharapkan menjadi kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu menghadirkan perubahan signifikan, bukan sekadar agen politik yang memperpanjang rantai kekuasaan. [nor]