Pengamat sosial dan politik pemerintahan Usman Lamreueng. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kabar gerakan sipil memfasilitasi seribuan ulama untuk menyurati Mualem agar mengambil Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab sebagai calon Wakil Gubernur Aceh dinilai menyalahi idealisme gerakan sipil. 

“Idealisme gerakan sipil itu menjaga kualitas demokrasi bukan di aksi politik praktis yang wujudnya menyodorkan calon yang diklaim lebih ideal,” sebut pengamat sosial dan politik pemerintahan Usman Lamreueng, Kamis (15/8/2024). 

Ia menjelaskan, hal itu bukan bermakna mereka yang diigelari ulama tidak boleh berpolitik. Setiap warga negara punya hak yang sama, termasuk untuk dipilih. 

Namun, kata dia, menjadi berlebihan dan keluar dari koridor demokrasi jika sifatnya sudah mengklaim apa yang dilakukan adalah gerakan ulama yang didorong oleh ulama dengan melibatkan ulama serta disertai klaim bahwa hanya dengan keikutsertaan ulama Aceh akan menjadi lebih baik. 

“Bukan tidak boleh ya, sebab ada yang disebut hak berkumpul, hak berserikat dan hak menyatakan pendapat. Namun, gerakan-gerakan politik semacam ini justru berpotensi menjatuhkan marwah ulama itu sendiri,” tambah Usman. 

Ia mengingatkan posisi ulama di Aceh berbeda dengan posisi ulama di provinsi lain yang ada di Indonesia. Di Aceh posisi ulama di mata masyarakat jauh di atas semua golongan. 

“Di Pemerintahan Aceh, posisi ulama melalui MPU adalah mitra eksekutif dan legislatif yang ikut menentukan arah Aceh. Baik diminta maupun tidak, ulama punya peran memberi saran bagi eksekutif dan legislatif,” kata Usman. 

Dirinya menduga apa yang disebut gerakan sipil memfasilitasi seribuan ulama menyurati Mualem agar mengambil Tu Sop sebagai wakil dalam kompetisi Pilkada Aceh 2024 lebih sebagai aksi politik non ulama yang patut diduga direstui oleh Tu Sop sebagai insan politik untuk mengunci langkah Mualem. 

“Itu langkah yang rawan dimanfaatkan pihak lawan yang akhirnya justru memunculkan politik membelah kelompok masyarakat,” sebutnya. 

Pihak lawan akan mengatakan bahwa Mualem tidak pro penegakan syariat Islam dengan bukti menolak berpasangan dengan ulama, dan mengabaikan aspirasi seribu ulama. 

“Patut diduga juga bahwa gerakan ini ada sponsor politik dari pihak lawan Mualem untuk membuat Mualem jadi serba salah dan memecah dukungan dari partai politik dengan maksud agar menarik dukungan. Jika ini terjadi bisa muncul kandidat baru dengan dukungan partai yang melepas diri dari Mualem,” katanya. 

Usman Lamreung mewanti-wanti kepada Mualem untuk mewaspadai setiap gerakan politik walaupun itu diklaim aspirasi seribuan ulama. 

“Mualem perlu berkomunikasi secara langsung dengan ulama-ulama kunci di Aceh untuk menerangkan posisi politiknya, termasuk operasi politik senyap yang sedang dimainkan oleh pihak lawan. Jangan sampai perdamaian Aceh rusak akibat dibenturkan dengan ulama,” pungkasnya. []