DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Momentum Pemilu 2024 tidak hanya dimeriahkan dari kalangan elit politik yang berasal dari kader partai politik dan pengusaha, namun turut serta andil partisipasi dari kalangan Pesohor. 

Dari penelusuran Dialeksis.com ditemukan beberapa artis dan selebgram yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Aceh, seperti Teuku Rassya dari Partai Demokrat, Qausar Harta Yudana dari Partai Solidaritas Indonesia, Rizka Zania alias Kaka Alfarisi dari Partai Demokrat.

Tak hanya artis, Komedian ternama Aceh seperti Sudirman Haji Uma dan Abdul Hadi alias Bang Joni mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI.

Menyikapi fenomena tersebut, Dialeksis.com menghubungi Wais Alqarni, Akademisi FISIP USK. 

Wais mengatakan secara Konstitusi hal tersebut tidak menjadi masalah sebab mereka juga memiliki hak konstitusional sebagai warga negara. 

“Secara konstitusi ini tidak masalah, mereka juga punya hak untuk memilih dan dipilih, selama hak politiknya sedang tidak dicabut oleh pengadilan,” kata Wais kepada Dialeksis.com, Sabtu, (20/1/2024).

Namun kata Wais, hal ini perlu diimbangi dengan kapabilitas dan intuisi dalam berpolitik agar mereka tak hanya berperan sebagai faktor untuk mendulang suara partai politik.

“Banyak yang sebenarnya belum punya kapasitas. Mereka ini kan nyaleg tapi mereka nggak memahami terkait dengan politik. Ini yang menjadi masalah,” ujar Wais.

Masih kata Wais, Partai politik yang menaungi para pesohor itu seharusnya bertanggung jawab memberikan pendidikan politik, kaderisasi, dan seleksi kepemimpinan secara berkala dan demokratis. Sebab kata dia, publik bisa dirugikan jika para pesohor ini menjadi anggota dewan namun kemampuan mereka sebagai politisi kurang memadai. 

“Ketika jadi nanti apa? ditakutkan mereka melanjutkan karier yang selama ini, di ruangan cuma ngevlog misal, jadi tidak cukup menonjol dalam mengemukakan gagasannya di parlemen," kata Wais.

Pengamat Politik itu juga berpendapat perlunya reformasi di tubuh partai politik agar kedepannya partai politik bisa malakukan pendidikan politik, kaderisasi, dan seleksi kepemimpinan secara berkala serta terbuka dan demokratis.