DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Sekretaris Jenderal Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN), Masri Amin, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih sebelum bulan suci Ramadhan 1446 H. 

Menurutnya, langkah ini krusial agar pelantikan bupati dan wali kota di Aceh dapat berjalan sesuai tradisi serta kondisi sosial masyarakat.

Masri menekankan bahwa pelantikan kepala daerah di Aceh harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Regulasi tersebut menetapkan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik di ibu kota provinsi, sementara bupati dan wali kota dilantik oleh gubernur dalam Rapat Paripurna DPRK di hadapan Mahkamah Syariah.

"Di Aceh, ada 18 pasangan kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jika pelantikan gubernur dan wakil gubernur tertunda hingga akhir Februari atau mengikuti jadwal nasional, ada risiko beririsan dengan tradisi Meugang dan Ramadhan," ujar Masri dikutip Dialeksis.com melalui laman Facebooknya, Rabu (5/2/2025).

Meugang, tradisi menyambut Ramadhan dengan penyembelihan hewan dan pembagian daging, merupakan momen penting bagi masyarakat Aceh. Masri khawatir jika pelantikan kepala daerah bertepatan dengan periode ini, stabilitas sosial dan persiapan ibadah masyarakat akan terganggu.

Selain itu, Masri menyoroti kemungkinan kepala daerah di Aceh harus mengikuti agenda retreat nasional bagi kepala daerah (KDH) yang biasanya digelar setelah pelantikan. Jika pelantikan ditunda hingga akhir Februari atau awal Maret, agenda retreat tersebut kemungkinan akan berlangsung di bulan Ramadhan, yang tentu sulit bagi kepala daerah Aceh untuk mengikutinya.

"Kita tahu bahwa dalam bulan Ramadhan, ritme kerja dan aktivitas masyarakat Aceh berbeda. Jika KDH Aceh harus menghadiri retreat nasional di bulan puasa, tentu akan menyulitkan mereka, baik dari segi ibadah maupun efektivitas pemerintahan," tambah Masri.

Sementara itu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah di provinsi tersebut masih mengacu pada ketentuan UUPA dan Qanun Pilkada. Namun, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 menetapkan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Masri berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kondisi di Aceh dan mempercepat pelantikan kepala daerah. 

"Bagi masyarakat Aceh, Meugang dan Ramadhan adalah momen sakral yang membutuhkan suasana kondusif. Dengan percepatan pelantikan, transisi kepemimpinan bisa berjalan lancar, dan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang," tutup Masri yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh. [ar]