DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Muazzinah, B.Sc., MPA, menyoroti fenomena maraknya lembaga survei yang bermunculan menjelang momentum Pilkada. 

Menurutnya, hal ini berpotensi merusak kredibilitas dan citra lembaga survei yang selama ini mengedepankan profesionalisme dan integritas.

"Kemunculan lembaga survei musiman ini dapat diasumsikan sebagai upaya menciptakan kondisi untuk mempengaruhi opini publik," kata Muazzinah saat dihubungi Dialeksis, Senin, 7 Oktober 2024.

Muazzinah menjelaskan, fenomena tersebut merupakan bagian dari upaya propaganda dan kontra propaganda, serta membentuk citra positif ataupun negatif bagi kepentingan tertentu. "Ini bukan lagi soal memberikan data yang objektif kepada masyarakat," ujarnya. Belum lagi jika terdapat survei-survei “titipan”.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Muazzinah mengajak masyarakat agar lebih cerdas dan selektif dalam memilih lembaga survei yang dapat dipercaya. Karena kita memilih pemimpin bukan saja karena survei. 

Ia menyebutkan beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan, di antaranya legalitas hukum yang jelas, alamat kantor yang dapat diverifikasi, dan website resmi yang informatif serta track record.

"Masyarakat juga perlu memperhatikan rekam jejak pengalaman lembaga survei tersebut, termasuk produk dan karya yang telah dihasilkan, serta penghargaan yang pernah diterima," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Muazzinah menekankan pentingnya regulasi yang mengatur terhadap lembaga survei, terutama menjelang Pilkada terkait standarisasi dan mekanisme akreditasi yang transparan diperlukan untuk menjaga kualitas survei yang beredar di masyarakat.

"Survei yang berkualitas akan memberikan kontribusi positif bagi demokrasi kita. Sebaliknya, survei yang manipulatif hanya akan menciptakan kebingungan di masyarakat," pungkasnya

Salam Pilkada Damai