Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy. Foto: Doc Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan putusan akhir terkait dua sengketa hasil Pilkada di Aceh, yakni Kabupaten Aceh Timur dan Kota Sabang. Dalam sidang pengucapan putusan pada 24 Februari 2025, MK menolak seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada Aceh Timur, sementara mengabulkan sebagian permohonan PHP di Kota Sabang dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue.

Merespon hal itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, menegaskan KIP Sabang akan segera menindaklanjuti putusan MK. 

“Apapun yang menjadi putusan MK sangat dihormati, tentu saja KIP Kota Sabang akan berkoordinasi dengan para pihak,” ujarnya kepada Dialeksis di Jakarta, Selasa (25/2).

Berdasarkan putusan Nomor Perkara 44/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK menolak seluruh gugatan PHP Pilkada Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian, KIP Aceh Timur wajib menetapkan pasangan calon terpilih melalui Rapat Pleno selambat-lambatnya tiga hari setelah putusan diucapkan. 

Sementara untuk Kota Sabang (Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025), MK mengabulkan permohonan sebagian dengan membatalkan Keputusan KIP Sabang Nomor 205 Tahun 2024 dan memerintahkan PSU di TPS 2 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue. MK juga memberi tenggat 45 hari sejak putusan untuk pelaksanaan PSU. 

“Kami dan KIP Sabang akan berkoordinasi dengan KPU RI, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan PSU berjalan lancar,” tambah Mirza.

Diakhir komentar Mirza menegaskan, KIP Aceh akan melakukan supervisi dan pemantauan ketat terhadap proses PSU di Sabang guna mencegah pelanggaran.