DIALEKSIS.COM | Aceh - Isu yang beredar tentang kemampuan Bustami Hamzah, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, untuk merangkul semua partai untuk mendukung dan mengusung dalam Pilkada Aceh 2024 menuai tanggapan skeptis dari peneliti politik. Peneliti Analisa Demokrasi Indonesia (ADI) Zulfikar Mirza, menilai klaim tersebut tidak logis dan rasional.

"Isu ini sengaja dimainkan untuk menciptakan citra seolah-olah Bustami Hamzah mampu dan hebat dalam memastikan head to head dengan Muzakir Manaf. Padahal, ide ini terlalu dipaksakan dan sulit diterima akal sehat," ujar Zulfikar Mirza kepada Dialeksis saat dihubungi, Minggu (21/07/2024).

Zulfikar menjelaskan bahwa setiap partai memiliki ego kelembagaan, kebutuhan, kepentingan, dan relasi yang berbeda-beda. "Sangat tidak mungkin semua partai bisa selaras mendukung satu figur," tambahnya.

Lebih lanjut, pemikir politik ini mengungkapkan hasil observasinya di lapangan. "Nama Bustami Hamzah tidak mengakar seperti kandidat lainnya, misalnya Muzakir Manaf. Ini menunjukkan bahwa upaya mendorong Bustami maju di Pilkada 2024, apalagi melawan Mualem (panggilan akrab Muzakir Manaf), adalah sesuatu yang sangat berat," jelasnya.

Jogal panggilan akrab dirinya juga menyoroti posisi Bustami sebagai Pj Gubernur. "Ada potensi konflik kepentingan jika seorang penjabat aktif terlibat dalam kontestasi politik. Ini bisa mengganggu netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah," tegasnya.

Pilkada Aceh 2024 diproyeksikan akan menjadi salah satu yang paling kompetitif, dengan sejumlah figur berpengaruh diprediksi akan bertarung. Pengamat Zulfikar Mirza menyarankan agar masyarakat Aceh tetap kritis dalam menyikapi berbagai klaim dan isu yang beredar menjelang pemilihan.