Aminul Mukminin Sekedang SE., Juru Bicara Bentara Muda Mualem. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh – Banda Aceh, 22 Februari 2025. Aminul Mukminin Sekedang, SE., juru bicara Bentara Muda Mualem, menanggapi isu pengangkatan Plt. Sekda Aceh, Drs. Alhudri, M.M., yang dipertanyakan oleh Ketua DPRA dengan alasan pengangkatan tersebut bermasalah dan cacat prosedural dalam sidang paripurna DPRA. DPRA tampak kebingungan dalam mengkritik penetapan tersebut.

Menurut Aminul, hal tersebut merupakan hak prerogatif Gubernur Aceh, sementara Wakil Gubernur hanya membantu Gubernur Aceh dalam penyerahan SK Plt. Sekda Aceh. “DPRA tidak memiliki yurisdiksi atas hal ini, karena ini merupakan kebijakan internal Pemerintah Aceh,” ujar mantan aktivis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ia juga menyatakan, “Kami mendesak Mualem, selaku Ketua Umum Partai Aceh, untuk mengganti posisinya sebagai Ketua DPRA, karena tindakannya terkesan sewenang-wenang.” Aminul mencatat bahwa beberapa fraksi besar telah mengkritik kebijakan pengangkatan Plt. Sekda Aceh oleh Mualem, antara lain Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, dan Fraksi PA.

“Mestinya fraksi-fraksi tersebut lebih memprioritaskan kebijakan strategis terkait ketersediaan bahan pokok pangan menjelang bulan Ramadhan. DPRA sangat memalukan; seharusnya mereka mengutamakan kepentingan rakyat Aceh,” tambahnya.

Ia menilai bahwa kritik tersebut bukanlah upaya untuk mendukung Mualem, melainkan kekhawatiran agar posisi mereka tidak tergerus. Sementara itu, Wakil Gubernur Dek Fadh dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Semua perintah tersebut merupakan keputusan Mualem, tutup pernyataannya.