Ir. Abdullah, S.T., CFrA, menggugat Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem setelah dibebastugaskan sementara dari jabatan Inspektur Aceh. Foto: dok Inspektorat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ir. Abdullah, S.T., CFrA, menggugat Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem setelah dibebastugaskan sementara dari jabatan Inspektur Aceh. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mencatat gugatan itu pada Selasa, 10 November 2026, dengan nomor perkara 26/G/2026/PTUN.BNA.
Jeda antara pembebastugasan dan pemeriksaan menjadi salah satu pokok gugatan. Sebelum ke pengadilan, Abdullah mengajukan keberatan kepada gubernur, menunjuk kuasa hukum, dan meminta Pemerintah Aceh segera menetapkan hasil pemeriksaan disiplin.
Selasa, 8 September 2026 - Mualem menandatangani SK
Mualem menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1.6.5/30/2026 untuk membebastugaskan sementara Abdullah. SK itu menyebut langkah tersebut diambil untuk memperlancar pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Pasal 3 huruf c dan huruf e PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sehari sebelumnya, gubernur telah membentuk tim pemeriksa.
Rabu, 9 September 2026 - Pembebastugasan mulai berlaku
Pemerintah Aceh menunjuk Sekretaris Inspektorat Aceh, Kausar Hanum, sebagai pelaksana harian. Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Efendi membenarkan pergantian itu. SK tersebut menyatakan hak-hak kepegawaian Abdullah tetap diberikan selama pembebastugasan.
Senin, 14 September 2026 - Abdullah mengajukan keberatan
Abdullah menandatangani surat keberatan administratif yang ditujukan kepada Mualem. Ia menilai SK itu menyalahi prosedur dan mempersoalkan konsultasi tertulis dengan Menteri Dalam Negeri. Ia meminta Mualem mencabut SK dan mengembalikannya ke jabatan Inspektur Aceh.
Senin, 21 September 2026 - Kemendagri membahas keberatan
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh menggelar rapat klarifikasi di Jakarta. Menurut berita acara rapat yang dikutip AcehTok, Pemerintah Aceh mesti menyampaikan laporan proses dan hasil pemeriksaan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 28 September 2026.
Senin, 28 September 2026 - Jadwal pemeriksaan bergeser
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh A. Murtala membenarkan bahwa pemeriksaan yang semula dijadwalkan hari itu diundur ke hari berikutnya, sehari setelah tenggat pelaporan yang tercantum dalam berita acara rapat klarifikasi.
Selasa, 29 September 2026 - Tim memeriksa Abdullah
Tim yang diketuai Taufik memeriksa Abdullah di Aula Badan Kepegawaian Aceh, 20 hari setelah pembebastugasan mulai berlaku. Menurut pihak Abdullah, tim antara lain meminta penjelasan mengenai penanganan dugaan pemalsuan SK di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Pihak Abdullah menyebut Inspektorat telah memeriksa persoalan itu dan menyampaikan hasilnya kepada Sekda Aceh saat itu, M. Nasir, melalui laporan tertanggal 21 Juli 2026.
Jumat, 23 Oktober 2026 - Abdullah menunjuk kuasa hukum
Abdullah menunjuk advokat Imran Mahfudi. Sehari kemudian, Imran mengatakan kepada AcehTok bahwa ia mempersoalkan kelengkapan paraf pejabat pada SK dan menilai perbuatan yang mendasari dugaan pelanggaran disiplin berat belum diuraikan secara terperinci.
Selasa, 27 Oktober 2026 - Kuasa hukum menyurati Pj Sekda
Melalui surat Nomor 10/IMR/X/2026, Imran meminta Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik, selaku ketua tim pemeriksa, segera menetapkan hasil pemeriksaan Abdullah. Surat itu antara lain ditembuskan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, dan Ombudsman RI.
Selasa, 10 November 2026 - Abdullah menggugat Gubernur Aceh
Abdullah meminta PTUN Banda Aceh membatalkan atau menyatakan tidak sah SK pembebastugasan. Imran merujuk Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021, yang memungkinkan atasan langsung membebaskan sementara PNS yang berpotensi dijatuhi hukuman disiplin berat “sejak yang bersangkutan diperiksa”. Menurut Imran, kliennya belum menerima keputusan atas hasil pemeriksaan disiplin ketika gugatan didaftarkan.
Kamis, 12 November 2026 - Rekomendasi tim diberitakan
Beritakini.co, mengutip sumbernya, melaporkan bahwa tim pemeriksa telah merampungkan pemeriksaan dan merekomendasikan pemberhentian Abdullah dari jabatan Inspektur Aceh.
Jumat, 13 November 2026 - Perkara tercatat pada tahap pemeriksaan persiapan
Pembaruan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Banda Aceh mencatat gugatan Abdullah berada pada tahap pemeriksaan persiapan.
Hingga Sabtu, 14 November 2026, keputusan gubernur atas rekomendasi tim dan tanggapan resmi Pemerintah Aceh atas pokok gugatan belum terkonfirmasi dalam sumber publik yang ditelusuri.
Sebelumnya
