DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil survei yang dirilis oleh WBA Indonesia terkait Pilkada Abdya tengah menjadi sorotan tajam, terutama dari kalangan ahli Teknologi Informasi (TI). Muttaqin, seorang pakar IT dan Dosen Teknik Komputer Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa, mengungkap berbagai kejanggalan teknis dalam survei tersebut yang dapat mengancam integritas data dan kepercayaan publik.

"Ada beberapa aspek teknis yang sangat mengkhawatirkan dari survei ini. Pertama, total persentase yang dilaporkan hanya mencapai 99,99 persen, bukan 100 persen seperti yang seharusnya. Dalam pengolahan data survei yang kredibel, sangat penting untuk mencapai konsistensi penuh dalam persentase," ujar Muttaqin, Kamis (14/11/2024).

Selain itu, Muttaqin juga menyoroti kurangnya transparansi dalam metodologi yang digunakan, khususnya terkait aspek teknis pengumpulan dan analisis data. 

"Tidak ada penjelasan detail mengenai metodologi IT yang digunakan, termasuk teknik sampling, algoritma pengolahan data, dan margin error yang diterapkan. Komponen-komponen ini adalah dasar penting dalam survei yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan teknis," tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan keprihatinannya terkait keamanan dan validitas data survei. "Dalam era digital saat ini, perlindungan data dan keamanan informasi merupakan aspek krusial. Namun, tidak ada informasi tentang langkah-langkah keamanan yang diambil oleh WBA Indonesia untuk melindungi data responden dan integritas hasil survei. Ini menimbulkan keraguan apakah data tersebut rentan terhadap manipulasi atau kebocoran informasi."

Penelusuran mendalam terhadap WBA Indonesia juga mengungkap kekurangan signifikan dalam jejak digital lembaga tersebut. 

"Kami mencoba mencari informasi melalui berbagai platform digital, termasuk website resmi dan media sosial, namun tidak menemukan jejak yang memadai. Ketiadaan website resmi dan kehadiran digital yang minimal membuat sulit untuk memverifikasi legitimasi serta pengalaman lembaga ini dalam melakukan survei berbasis TI," jelas Muttaqin.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi dan tujuan survei WBA Indonesia. "Dalam dunia TI, transparansi dan validitas data adalah kunci. Masyarakat perlu mempertanyakan apakah survei ini dilakukan dengan itikad baik untuk riset, atau ada agenda tertentu yang memanfaatkan teknologi untuk mempengaruhi opini publik," tegasnya.

Muttaqin menekankan pentingnya sikap kritis dari masyarakat terhadap informasi digital, terutama menjelang Pilkada. "Survei berbasis TI seharusnya menjadi alat yang membantu masyarakat memahami dinamika politik melalui data yang akurat dan transparan. Namun, jika aspek teknis seperti metodologi pengumpulan data dan keamanan informasi diabaikan, survei tersebut justru dapat membingungkan atau mengarahkan opini publik secara tidak bertanggung jawab," pungkasnya.

Dengan demikian, dari perspektif IT, kredibilitas survei WBA Indonesia di Pilkada Abdya memang perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara transparan, aman, dan dapat dipercaya. [ra]