KPU telah menetapkan jadwal Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden peserta Pemilu 2024 sebanyak lima kali. [Foto: Sindonews]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden peserta Pemilu 2024 sebanyak lima kali.

"Pelaksanaan debat sebanyak 5 kali ini dengan komposisi debat calon presiden 3 kali dan debat calon wakil presiden 2 kali," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari, didampingi Anggota KPU August Mellaz, Idham Holik, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, serta Deputi Teknis Eberta Kawima dan Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen KPU, Rabu (29/11/2023).

Hasyim juga menyampaikan, kampanye pemilu merupakan salah satu tahapan penting, mengingat para peserta pemilu berusaha untuk menyakinkan pemilih. UU Nomor 7 Tahun 2017 juga mengamanatkan KPU untuk memfasilitasi metode kampanye, salah satunya, yaitu Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik mengatakan, perubahan format debat tersebut tidak melanggar UU Pemilu.

"Rencananya KPU akan menawarkan demikian, saya sangat yakin para pasangan capres dan cawapres memahami betul tentang arti pemenuhan informasi publik berkenaan dengan visi misi program. Debat adalah sarana pendalaman visi misi dan program serta citra diri pasangan calon," ujar Idham, mengutip detikcom, Sabtu (2/12/2023).

Adapun jadwal debat yang ditetapkan KPU, yaitu tanggal 12 dan 22 Desember 2023, 7 dan 21 Januari 2024, serta 4 Februari 2024, yang keseluruhan berlokasi di Jakarta.

Sedangkan tema yang akan diperdebatkan, sebagai berikut:

- Debat pertama: Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

- Debat kedua: Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

- Debat ketiga: Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur.

- Debat keempat: Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyarakat Adat.

- Debat kelima: Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan. [dbs]