Wali Nanggroe Malik Mahmud menjamu Ketua Partai Koalisi di kediamannya Lampeuneuruet, Aceh Besar. Foto; Kolase Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebagai bentuk rasa syukur dan kebahagiaan, Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Malik Mahmud menjamu para Ketua Partai Koalisi dalam sebuah diskusi santai di kediamannya, Meuligoe Wali Nanggroe, kawasan Lampeuneuruet, Aceh Besar.

Pertemuan terbatas ini dihadiri oleh para pimpinan partai politik koalisi pengusung dan pendukung Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih, Mualem - Dek Fadh. Seperti diketahui, ada 16 partai politik yang mendukung pasangan tersebut dalam kontestasi Pilkada Aceh akhir tahun 2024.

Di antara partai politik tersebut, delapan partai parlemen meliputi: Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS, PNA, dan PDIP.

Sementara delapan partai non-parlemen adalah: Partai HANURA, Partai Ummat, PBB, Partai GABTHAT, PSI, Partai Prima, Partai Garuda, dan Partai SIRA.

Pertemuan ini merupakan inisiatif Ketua Badan Pemenangan, Abu Razak, yang mengundang seluruh partai pendukung untuk melaporkan langsung hasil Pilkada sekaligus bersilaturahmi dengan Wali Nanggroe. Abu Razak berharap, setelah kemenangan ini, kebersamaan dalam koalisi tetap terjaga, mengingat banyaknya agenda ke depan yang memerlukan sinergi.

Dalam suasana penuh keakraban, setiap pimpinan partai secara bergantian menyampaikan harapan serta pandangan terkait pengelolaan koalisi dan bagaimana bekerja sama membangun Aceh ke depan. Selain itu, para pimpinan partai juga menyampaikan aspirasi mereka terkait program strategis yang dapat dimasukkan dalam prioritas pemerintahan terpilih.

Pertemuan ini ditutup dengan arahan dan nasihat dari Wali Nanggroe. Beliau menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas suasana kebersamaan yang terjalin. Wali berpesan agar semua partai tetap mengedepankan kepentingan rakyat Aceh di atas kepentingan partai, baik yang berlatar partai lokal maupun nasional.

"Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama. Dengan anggaran yang ada, Aceh tidak boleh lagi disebut sebagai daerah miskin," tegas Wali Nanggroe.

Beliau juga menekankan pentingnya menjadikan perdamaian Aceh sebagai fondasi utama dalam mensejahterakan rakyat. "Aceh harus dibangun dengan sistem tersendiri yang berlandaskan kekhususan dan keistimewaan yang diatur dalam undang-undang," tambahnya.

Di akhir pertemuan, Wali Nanggroe mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam, seperti sumber daya hayati, perkebunan, kelautan, serta sumber daya mineral, sebagai modal utama pembangunan Aceh.

Pertemuan yang dimulai pukul 17.00 WIB ini menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah pertemuan konsolidasi koalisi akan dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan dalam format yang lebih terstruktur.

Acara ditutup pada pukul 18.15 WIB dengan pembacaan doa untuk mengenang almarhum Bapak Karimun, politisi senior PDIP, sekaligus doa keberkahan bagi pemerintahan Aceh ke depan. Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama.