KIP Aceh Siap Terima Kritik, Agusni AH: Fokus Kita adalah Sukseskan Pilkada 2024
Font: Ukuran: - +
Reporter : Naufal Habibi
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni. Foto: Dokumen istimewa .
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH, menegaskan komitmen lembaganya untuk menjalankan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan integritas dan profesionalisme.
Agusni menyampaikan bahwa KIP Aceh siap menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan Pilkada berjalan sukses dan demokratis.
"Kami memohon dukungan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan hajatan demokrasi ini. KIP Aceh siap memperbaiki jika ada kesalahan. Secara personal, saya juga siap meminta maaf kepada semua pihak, baik peserta Pilkada, penyelenggara lainnya, dan masyarakat Aceh secara umum," ujar Agusni kepada Dialeksis.com, Kamis (17/10/2024).
Pernyataan Agusni tersebut datang di tengah kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait penyelenggaraan tahapan Pilkada Aceh.
Koordinator Tim Pembela Hukum dan Demokrasi (TPHD) Aceh, Teuku Alfian SH, menilai bahwa KIP Aceh perlu secara terbuka meminta maaf kepada publik, khususnya kepada para kandidat Pilkada, yang menurutnya telah dirugikan akibat beberapa kesalahan dalam tahapan pelaksanaan.
"Lebih baik KIP Aceh segera minta maaf kepada publik, terutama kepada para kandidat Pilkada Aceh, karena semua pihak merasa dirugikan. Ini bukan hanya soal kesalahan teknis, tetapi juga soal pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berulang," ujar Teuku Alfian dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).
Teuku Alfian menambahkan bahwa siap menerima kritik tidak cukup jika tidak disertai dengan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan yang nyata.
Menurutnya, KIP Aceh seharusnya lebih responsif terhadap berbagai sinyalemen pelanggaran yang datang dari publik, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan mendalam terhadap informasi yang beredar, termasuk laporan resmi dari pihak terkait.
"KIP Aceh adalah lembaga negara yang memiliki alat kerja lengkap dan personel yang memadai. Mereka seharusnya bisa memverifikasi informasi dan data, serta mengoordinasikan penyelenggaraan hingga ke tingkat paling bawah. Ini bukan lembaga arisan orang-orang perkotaan yang hanya untuk bersenang-senang. Fokusnya harus pada pelaksanaan Pilkada yang kredibel dan sesuai aturan," tegas Teuku Alfian.
Ia juga mengingatkan KIP Aceh untuk lebih banyak berfokus pada konsolidasi internal, terutama dengan mengkaji ulang UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 2 tentang kode etik penyelenggara Pemilu.
Menurutnya, langkah ini jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekadar meng-counter kritik dari publik tanpa introspeksi yang mendalam.
"Sudah ada beberapa laporan resmi yang menuduh KIP Aceh melanggar kode etik secara berat. Ini harus ditindaklanjuti dengan serius, bukan diabaikan," pungkasnya.
Sementara itu, Agusni AH menegaskan kembali bahwa KIP Aceh selalu terbuka untuk kritik, namun ia mengingatkan pentingnya prinsip tabayyun atau klarifikasi dalam penyampaian kritik, agar tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.
"Kami siap menampung masukan dan kritik konstruktif dari semua pihak. Namun, jika ada kesalahan atau kekeliruan, kami berharap hal tersebut disampaikan secara bermartabat dan tidak membingungkan publik. Proses demokrasi ini milik bersama, dan kami di KIP Aceh berusaha keras untuk menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya," jelas Agusni.
Pilkada Aceh 2024 merupakan momentum penting bagi masyarakat Aceh untuk menentukan pemimpin mereka, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu,
Agusni berharap semua elemen masyarakat, termasuk peserta Pilkada, aparat hukum, dan masyarakat umum, bisa bekerja sama dengan KIP Aceh untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, adil, dan sesuai dengan asas demokrasi.
"Kami di KIP Aceh akan terus bekerja keras demi kesuksesan Pilkada ini. Setiap kritik dan masukan akan menjadi bagian dari perbaikan kami ke depan, dan kami memohon dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik pada proses demokrasi ini," tutupnya.