Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Saddam Rassanjani, S.IP., M.Sc. Foto: dok dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, muncul kegelisahan di kalangan bakal calon (bacalon) kandidat. Hal ini disebabkan oleh tarik ulur dan dinamika politik yang belum menemukan titik temu, baik dari segi kesepakatan politik maupun urusan finansial.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Saddam Rassanjani, S.IP., M.Sc, mengungkapkan bahwa saat ini semua bacalon kandidat berada dalam posisi berharap partai politik sedikit melonggarkan syarat dan kepentingannya.

"Kondisi terkini menunjukkan bahwa partai politik cenderung bersikap pragmatis dan oportunis terhadap segala kemungkinan," ujar Saddam PhD Candidate in Social Policy kepada Dialeksis.com, Senin (8/7/2024).

Meskipun demikian, Saddam menambahkan bahwa masih ada partai politik yang berusaha meninggalkan budaya mahar politik. 

"Walapun kecil, kita harus optimis bahwa akan ada partai yang masih memikirkan pembangunan bersama daerah untuk kepentingan masyarakat dan konstituennya," jelasnya.

Situasi ini menciptakan dilema bagi para bacalon yang harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk maju dalam kontestasi politik. Di satu sisi, mereka dihadapkan pada tuntutan finansial dan politik dari partai, sementara di sisi lain ada keinginan untuk fokus pada program pembangunan daerah.

Saddam menekankan pentingnya reformasi sistem pencalonan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. 

"Perlu ada perubahan paradigma dalam proses pencalonan, dari yang bersifat transaksional menjadi lebih ideologis dan programatis," tutupnya.

Dengan belum tercapainya kesepakatan di berbagai daerah menurut Saddam, para bacalon kandidat tetap dalam posisi menunggu dan berharap adanya fleksibilitas dari partai politik pengusung. Situasi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga batas waktu pendaftaran resmi dibuka.***