Kapolri Listyo Sigit Prabowo (instagram.com/@listyosigitprabowo)

DIALEKSIS.COM | Nasional - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajarannya agar terus berbenah dan mengevaluasi diri. Instruksi itu disampaikan berulangkali menyusul kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo yang membuat kepercayan masyarakat terhadap Polri menjadi anjlok. 

Sayangnya meski instruksi itu terus digulirkan, tapi tetap saja ada permasalahan yang mencoreng institusi tersebut. Dari mulai polisi jual narkoba, main judi online, kasus Hasya yang ditetapkan tersangka meski sudah meninggal, hingga anggota Densus yang terlibat perampokan dan pembunuhan. Belum lagi masalah Kompol D yang disebut punya istri siri dengan 'bawaan' mobil audi.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai reformasi di tubuh Polri harus segera dilakukan. Menurutnya, rentetan kasus para personelnya yang mencoreng Polri ini menunjukkan perlu evaluasi mendasar di institusi tersebut.

"Sebuah perombakan tentu bukan hanya pernyataan, kalau sampai sekarang kultur dan perilaku kepolisian masih belum sesuai harapan reformasi 1998, tentunya harus ada evaluasi yang mendasar pada institusi ini," ujar Bambang seperti dilansir di Republika.co.id, Rabu (8/2/2023).

Menurut Bambang, dengan banyak kasus selama ini dan melibatkan banyak personel, lintas satuan, berbagai jenjang kepangkatan sangat naif bila hanya menyebut bahwa itu hanya perilaku oknum ansich. 

Karena itu, ia menilai kejadian-kejadian yang terulang mengindikasikan organisasi Polri tidak membuat sistem yang bagus untuk memastikan oknum-oknum itu bertindak sesuai aturan, norma dan hukum.

Untuk itu, dia mendorong agar reformasi Polri ini benar-benar dilakukan secara konkret meliputi perbaikan sistem dan struktur di kepolisian. "Tetapi langkah-langka yang konkrit untuk memperbaiki sistem dengan mengubah struktur, instrumen-instrumen yang pada akhirnya juga akan mengubah kultur menuju organisasi kepolisian profesional yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Komentar lain dikatakan Gugun El Guyanie, Pengamat hukum dan politik dari UIN Sunan Kalijaga, menilai kasus anggota Densus 88 yang membunuh dengan motif ekonomi seharusnya menjadi momentum penting melakukan reformasi. Tidak cuma bagi Densus 88, tapi bagi Polri.

Apalagi, ia menekankan, Densus 88 menjadi satuan elite kontra terorisme. Yang mana, merupakan pasukan utama untuk menjaga keselamatan dan kedaulatan bangsa. Karenanya, akan menjadi sulit jika anggota-anggota Densus justru bermasalah.

Mulai dari memiliki latar belakang ekonomi yang rawan, bahkan menjadikannya berbuat kriminal, menipu, terlibat judi daring dan tindak kriminal lain. Ia menegaskan, reformasi kepolisian merupakan sesuatu yang harus terus disuarakan.

"Mengingat kualitas anggota polisi yang bermasalah secara moral, tidak berintegritas, semuanya berpengaruh kepada penegakan hukum," kata Gugun tutupnya. [republika.co.id]