Konferensi Pers di Sekber Jurnalis, Banda Aceh, Senin, (5/2/2024). [Foto: Akil/Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah elemen sipil yang terdiri dari orang muda, disabilitas dan perempuan di Aceh prihatin atas munculnya ancaman terhadap demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Mereka resah dengan perilaku Presiden jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024dan bungkamnya akademisi di Aceh.

Destika Gilang Lestari dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai sikap para akademisi yang belum berbicara sampai saat ini, merupakan sikap pengecut. Seharusnya, akademisi menjadi garda terdepan dalam menyuarakan ketidakadilan.

Destika menduga sikap bungkam akademisi di Aceh karena takut terhadap ancaman. “Akademisi Aceh terlalu pengecut untuk menyuarakan demokrasi, Aceh daerah juang, tapi semua diam, kampus terbesar tidak ngomong, malu kita dengan 29 kampus di Indonesia,” kata Destika, saat konferensi Pers di Sekber Jurnalis, Banda Aceh, Senin, (5/2/2024)

Sementara itu, Rizki Amanda, Koordinator Masyarakat Anti Hoax Aceh, menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Presiden boleh berkampanye. Menurut Rizki, Presiden Jokowi boleh berkampanye asal berhenti dari jabatannya atau ambil cuti.

Dalam pernyataan sikap mewakili elemen masyarakat sipil, Rizki juga meminta agar pemerintah mulai dari tingkat desa hingga pusat dapat menjaga sikap netral untuk mewujudkan Pemilu bersih, inklusif dan berkeadilan. 

“Kami mengecam Presiden yang secara terang-terangan berpihak kepada anaknya, membangun politik dinasti, jelas memberikan contoh buruk berkembangnya politik dinasti,” ujar Rizki.