Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri. Foto: Serambinews.com/Handover

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam sebuah pernyataan pers yang disampaikan oleh Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, terungkap bahwa Partai Aceh merasa keberatan dengan pernyataan yang diucapkan oleh Panglima TNI di hadapan Komisi I DPR RI. 

Pernyataan itu menyatakan bahwa partai lokal di Aceh memiliki potensi untuk menimbulkan konflik karena merupakan tempat berkumpulnya mantan kombatan GAM.

Nurzahri menegaskan bahwa pernyataan tersebut terkesan tendensius dan menunjukkan ketidaktahuan serta ketidakdalam pemahaman seorang jenderal bintang empat terhadap permasalahan hukum dan politik yang ada di Aceh. 

Ia menyayangkan bahwa pernyataan itu muncul tepat setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU, di mana kondisi keamanan di Aceh dinilai sangat kondusif.

Secara tegas Nurzahri  menyatakan Partai Aceh menekankan bahwa mereka telah ikhlas menerima perdamaian Helsinki untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh di bawah NKRI. 

"Mereka juga menunjukkan komitmen mereka terhadap konstitusi dengan berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sejak 2006. Meskipun mengalami kekalahan pada pemilihan umum sebelumnya, Partai Aceh tetap menerima hasilnya sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujarnya melalui pers rilis diterima Dialeksis.com (22/03/2024).

Bahkan dengan lantangnya Nurzahri menantang Panglima TNI untuk bersikap adil terhadap semua partai politik di Indonesia, baik yang berskala lokal maupun nasional. 

Ia menyoroti perlunya panglima TNI mengeluarkan pernyataan yang sama terhadap partai-partai nasional yang memiliki kader terlibat dalam aktivitas terorisme dan jaringan terlarang di Indonesia. 

Bahkan, ia menyarankan agar Panglima TNI juga mengkritisi kandidat presiden yang menolak hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

Terkait dengan pernyataan tersebut, Nurzahri mengemukakan kemungkinan bahwa pernyataan Panglima TNI tersebut mungkin hanya sebagai upaya mengalihkan perhatian dari isu-isu lain, termasuk penolakan hasil pemilu.