Kip aceh utara
Beranda / Politik dan Hukum / Elemen Sipil Sebut Edukasi Politik Kunci Pilkada Damai di Aceh

Elemen Sipil Sebut Edukasi Politik Kunci Pilkada Damai di Aceh

Selasa, 19 November 2024 16:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Verri Al-Buchari, Koordinator Elemen Sipil Aceh. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Verri Al-Buchari, Koordinator Elemen Sipil Aceh, menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang damai. 

Verri menyampaikan bahwa suasana Pilkada yang kondusif hanya dapat terwujud melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, Komisi Independen Pemilihan (KIP), aparat keamanan, partai politik, dan masyarakat.

Verri menyoroti pentingnya meningkatkan edukasi politik di kalangan masyarakat Aceh. “Kita perlu membekali masyarakat dengan informasi yang akurat tentang calon-calon pemimpin mereka,” ujar Verri kepada Dialeksis.com, Selasa (19/11/2024).

Menurutnya, pemilih yang terinformasi dengan baik cenderung membuat keputusan yang rasional berdasarkan visi, misi, dan kemampuan calon, bukan pada isu-isu emosional yang kerap dimanfaatkan untuk memecah belah.

“Pemahaman yang baik tentang proses demokrasi dapat mengurangi potensi konflik. Masyarakat yang cerdas akan lebih sulit diprovokasi oleh isu-isu negatif atau hoaks,” lanjutnya.

Verri mengingatkan bahwa hoaks dan disinformasi seringkali menjadi alat untuk memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk media, harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang benar dan memerangi berita palsu.


Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang, perhatian masyarakat Aceh kembali tertuju pada pentingnya menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. 

Mengingat sejarah Pilkada di Aceh yang kerap diwarnai oleh ketegangan dan potensi konflik, semua pihak diharapkan berperan aktif dalam menjaga stabilitas selama proses demokrasi berlangsung.

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, Verri menekankan perlunya transparansi dari KIP dan lembaga terkait. 

“Penyelenggara Pemilu harus menjaga integritas mereka. Proses pemilihan yang transparan dan adil adalah kunci untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap hasil Pilkada,” tegasnya.

Menurut Verri, jika penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan bersih dan tanpa intimidasi, kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan akan meningkat. 

“Transparansi ini bukan hanya untuk memenuhi standar prosedural, tetapi juga untuk menghindari potensi protes dan kericuhan pasca-Pilkada,” tambahnya.

Verri juga menyoroti pentingnya kampanye yang etis dan konstruktif. “Para calon kepala daerah dan tim suksesnya harus mengedepankan diskusi yang berbasis pada gagasan dan program kerja, bukan serangan personal atau fitnah terhadap lawan,” ujarnya. 

Ia berharap kampanye dapat menjadi ajang adu gagasan yang positif sehingga masyarakat dapat memilih berdasarkan visi masa depan yang ditawarkan oleh para kandidat.

 “Aceh membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga mampu mempersatukan, bukan malah memperparah polarisasi sosial,” katanya.

Di era digital saat ini, media sosial menjadi sarana utama untuk kampanye. Verri mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. 

“Jangan sampai media sosial digunakan sebagai alat provokasi atau penyebaran hoaks. Ini tanggung jawab kita bersama, baik itu politisi, tim sukses, maupun masyarakat,” tegas Verri.

Ia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan mengedukasi pemilih. 

“Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang untuk dialog yang sehat, bukan sebagai ajang perpecahan,” pungkasnya. [nh]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
Komentar Anda