Aktivis perempuan Aceh, Cut Farah. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Pidie - Aktivis perempuan Aceh, Cut Farah, mengecam insiden penembakan yang dilaporkan terjadi di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026). Ia menilai, apa pun persoalan di balik pengibaran bendera Bulan Bintang, penembakan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tidak dapat dibenarkan.
Cut Farah menyebut, status legalitas bendera tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang mengancam nyawa manusia. Ia mengingatkan bahwa persoalan simbol seharusnya diselesaikan melalui pendekatan hukum dan dialog.
"Meski belum legal, penembakan tetap melanggar HAM," kata Cut Farah dalam keterangannya, Rabu malam.
Ia juga mempertanyakan alasan pengibaran bendera Bulan Bintang di lokasi tersebut diperlakukan sebagai persoalan yang harus dihadapi dengan kekuatan senjata. Menurutnya, bendera itu dikibarkan di lapangan terbuka dan bukan di gedung pemerintahan.
"Bendera itu hanya selembar kain. Yang dikibarkan di lapangan terbuka, bukan di gedung-gedung resmi pemerintah. Tidak ada indikasi perubahan makna apa pun," ujarnya.
Cut Farah membandingkan pengibaran bendera di ruang terbuka dengan pengibaran di gedung DPR, kantor gubernur, maupun kantor pemerintahan lainnya. Ia menilai konteks lokasi pengibaran perlu diperhatikan dalam melihat persoalan tersebut.
Ia menilai penggunaan senjata hingga menyebabkan warga meninggal dunia merupakan tindakan yang sangat berlebihan jika insiden tersebut memang berkaitan dengan pengibaran bendera.
"Sangat berlebihan menembak rakyat sampai meninggal hanya karena selembar bendera yang dikibarkan hanya untuk tujuan euforia semata," katanya.
Cut Farah juga menyoroti dugaan bahwa insiden tersebut bukan merupakan baku tembak. Ia menilai, apabila warga berada dalam posisi tidak saling menyerang, penggunaan senjata yang berujung pada kematian harus diperiksa secara serius.
"Menembak orang sampai meninggal adalah kesalahan yang sangat fatal dan sangat tidak manusiawi. Apalagi dalam kondisi searah, bukan baku tembak," tegasnya.
Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap insiden penembakan di Pulo Keunari yang hingga kini masih membutuhkan penjelasan resmi. Identitas korban, kronologi kejadian, pihak yang melepaskan tembakan, serta hubungan antara pengibaran bendera dan penembakan perlu diungkap secara transparan.
Pihak TNI dan kepolisian perlu memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh. Penyelidikan juga diperlukan untuk mengungkap apakah penggunaan senjata dalam peristiwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
"Saya tidak setuju bendera BB dinaikkan di maulid, tetapi lebih tidak setuju melakukan penembakan di maulid. Ho ka Gubernur, hoka DPR?," tutupnya
Sebelumnya
