PSDKP Pontianak mengungkap praktik budi daya mutiara yang melanggar aturan di dua pulau wisata bahari unggulan Kalimantan Barat, yakni Pulau Lemukutan dan Pulau Penata Besar, Kabupaten Bengkayang. [Foto: dok. KKP]
DIALEKSIS.COM | Pontianak - Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak mengungkap praktik budi daya mutiara yang melanggar aturan di dua pulau wisata bahari unggulan Kalimantan Barat, yakni Pulau Lemukutan dan Pulau Penata Besar, Kabupaten Bengkayang.
Temuan ini muncul dari rangkaian pengawasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang dilakukan tim PSDKP pada akhir Oktober 2025. Pemeriksaan tersebut menyasar aktivitas pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan daerah (KKPD).
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, mengatakan bahwa pelanggaran dilakukan oleh dua perusahaan yang mengelola budi daya mutiara di lokasi tersebut.
“Tim Polsus PWP3K menemukan bahwa kegiatan budi daya itu dilakukan di area yang tidak sesuai peruntukan, tepatnya di zona inti kawasan konservasi,” ujar Bayu dalam keterangan resmi yang diterima Minggu (16/11/2025).
Bayu menjelaskan, dua perusahaan yang dimaksud -- PT BBM dan PT S4J -- seharusnya mengoperasikan usaha mereka pada zona pemanfaatan terbatas, bukan pada zona inti yang memiliki perlindungan paling ketat.
“Zona inti tidak boleh ada aktivitas ekstraktif. Karena itu, kami memberikan sanksi administratif berupa teguran dan peringatan. Pelaku usaha diminta segera memindahkan seluruh kegiatan budi daya ke zona yang diperbolehkan,” tegas Bayu.
PSDKP Pontianak memastikan akan terus memantau pemindahan lokasi usaha tersebut. Penegakan ini, kata Bayu, penting untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan memastikan kegiatan ekonomi di kawasan konservasi tetap sesuai aturan. [in]
Sebelumnya
