DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa asal Aceh yang tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) mengibarkan kain putih secara serentak pada Rabu (24/12/2025). Aksi tersebut dilakukan di lima asrama mahasiswa Aceh yang tersebar di tiga wilayah presidium, yakni Padang, Surabaya, dan Yogyakarta.
Lima asrama yang menjadi lokasi pengibaran kain putih itu antara lain Wisma Tanah Rencong, Asrama Sabena, Asrama Meuligoe Iskandar Muda, Asrama Meurapi, dan Asrama Tanah Rencong.
KMPAN menegaskan, aksi pengibaran bendera putih tersebut bukan simbol menyerah, melainkan bentuk seruan darurat kemanusiaan atas kondisi Aceh yang dinilai semakin memprihatinkan pascabencana banjir dan longsor.
Menurut KMPAN, bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya merusak rumah warga dan fasilitas publik, tetapi juga melumpuhkan perekonomian masyarakat. Dampaknya, banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi ancaman kelaparan setelah bencana.
“Banyak warga bukan mati karena bencana, tetapi karena kelaparan akibat minimnya respons pemerintah yang hingga kini belum menetapkan status bencana nasional di Aceh,” ujar Sekretaris Jenderal KMPAN, Bimas.
Mahasiswa Aceh yang tergabung dalam KMPAN menilai pemerintah pusat lamban dan kurang responsif dalam menangani dampak pascabencana. Hingga saat ini, belum ditetapkannya status bencana nasional dinilai menghambat distribusi bantuan secara masif, sehingga masyarakat terdampak terpaksa bertahan dalam kondisi kritis.
“Kami menegaskan, bendera putih ini adalah panggilan darurat bagi pemerintah. Penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi satu-satunya jalan agar bantuan skala besar dapat segera disalurkan secara cepat dan efektif untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan dan kehancuran ekonomi,” kata Bimas.
KMPAN juga menyerukan kepada seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan lembaga kemanusiaan, untuk menghentikan keterlambanan penanganan dan segera mengambil langkah nyata di lapangan.
Aksi mahasiswa ini sekaligus menjadi peringatan publik agar krisis kemanusiaan pascabencana di Aceh tidak terus diabaikan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Sebelumnya
