Beranda / Politik dan Hukum / Bawaslu Sebut Tahapan Pilkada Rawan Potensi Gesekan

Bawaslu Sebut Tahapan Pilkada Rawan Potensi Gesekan

Kamis, 13 Juni 2024 17:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, menyatakan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 rawan lantaran berpotensi terjadinya gesekan. [Foto: Humas Bawaslu]


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, menyatakan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 rawan lantaran berpotensi terjadinya gesekan.

“Misalnya dengan calon potensial yang akan maju, tetapi kami menyatakan bahwa konflik sangat dekat, konfliknya dengan lingkungan terdekat. Masyarakat akan memilih pemimpin terbaiknya di daerah yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga ini juga menyatakan tidak hanya konflik elite, tetapi juga konflik di daerah itu,” kata Lolly dalam keterangan resmi, Kamis (13/6/2024).

Menurutnya, definisi undang-undang, pemilu dan pemilihan itu masih terdapat perbedaan.

Lolly mencontohkan jika masyarakat bisa bicara soal dilarang menghina seseorang berdasarkan agama, suku, ras, untuk calon gubernur, bupati, dan wali kota di Undang-Undang Pemilu.

"Tetapi yang berbeda adalah di undang-undang pemilihan, pada poin tersebut menekankan melakukan kampanye berupa menghasut dan memfitnah, ini yang perlu digarisbawahi, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Lolly menegaskan ada pertanyaan kunci yang sering ditanyakan mengenai definisi kampanye dalam undang-undang kepala daerah.

“Kalau di Undang-Undang Pemilu definisi kampanye sudah lebih detail, unsurnya dijelaskan, citra dirinya termuat, tetapi definisi kampanye dalam UU Kepala Daerah, justru tidak mendetailkan soal unsur, siapa saja yang akan bisa dikenai obyek kampanye seperti apa yang kemudian dilarang, dan berkenaan dengan citra diri itu tidak ada karena definisi sangat umum, kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program, calon gubernur, calon wakil gubernur,” kata Lolly.

Dia mengatakan Bawaslu mencoba mengidentifikasi pasal apa saja yang berpotensi menjadi pasal karet, pasal mana saja yang berpotensi tidak bisa di eksekusi hingga pasal mana saja yang akan berhadapan dengan sesama penyelenggara.

"Karena dimensi kerawanan, ada potensi sosial politiknya ada konteks penyelenggaraan, ada konteks kontestasinya dan ada konteks partisipasinya,” jelasnya. [*]

Keyword:


Editor :
Indri

kip
riset-JSI
Komentar Anda