Ketua Panwaslih Aceh, Agus Syahputra menyampaikan sambutan dalam "Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan" yang digelar di Banda Aceh, Senin, 3 November 2025. Foto: Nora/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi pengawasan pemilu yang partisipatif.
Pesan ini disampaikan dalam "Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan" yang digelar di Banda Aceh, Senin, 3 November 2025.
Acara ini diikuti berbagai unsur masyarakat diantaranya organisasi kepemudaan, ormas, pemilih pemula, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan media.
Mereka diajak tidak sekadar menjadi penerima informasi, tetapi ikut mengawasi proses pemilu.
Ketua Panwaslih Aceh, Agus Syahputra, mengatakan Bawaslu terus memperluas akses informasi melalui berbagai kanal, mulai dari PPID, situs web, media sosial, hingga hotline dan WhatsApp.
“Tugas kita bukan hanya mengawasi, tapi memastikan publik memahami apa yang kita awasi. Informasi harus disampaikan lugas, mudah dicerna, tapi juga tidak hilang substansinya," kata Agus.
Hingga awal November, Panwaslih Aceh mencatat 17 permintaan dokumen publik. Hampir semuanya diberikan, kecuali yang termasuk informasi dikecualikan seperti dokumen penanganan pelanggaran.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Fuadi, menyebut keterbukaan informasi publik bukan urusan administrasi belaka, melainkan mandat konstitusi sekaligus fondasi utama bagi demokrasi yang sehat.
Ia mengutip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang memberi hak kepada warga negara untuk mengetahui proses penyelenggaraan negara, termasuk pengawasan pemilu.
"Bagi Bawaslu, keterbukaan informasi adalah dua hal: hak warga dan alat pengawasan partisipatif. Dengan informasi yang terbuka, publik bisa ikut mengawasi dan mencegah pelanggaran sejak dini," ujarnya.
Menurutnya, arus informasi yang cepat di era digital membuat Bawaslu tidak cukup hanya responsif, tapi juga wajib memastikan setiap data yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai sarana bertukar pengetahuan, memperkuat jejaring, dan menyusun langkah nyata untuk memastikan keterbukaan informasi publik di Bawaslu berjalan optimal.
"Semoga forum ini membawa manfaat nyata bagi upaya kita bersama dalam mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas," pungkasnya.
Sebelumnya
