Ketua Aliansi Pemuda Aceh (APA), Muhammad Amin. Dokumen untuk dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Pemuda Aceh (APA) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas politik praktis secara terselubung. 

Muhammad Amin, Ketua Aliansi Pemuda Aceh, menekankan bahwa fenomena ini berpotensi merusak integritas birokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang seharusnya netral dan profesional.

“ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Ketika mereka terlibat dalam politik, mereka tidak hanya melanggar prinsip profesionalisme, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Muhammad Amin kepada Dialeksis.com, Rabu, 15 Januari 2025.

Muhammad Amin menyoroti bahwa keterlibatan ASN dalam politik bertentangan dengan aturan yang menegaskan netralitas ASN sebagai pelayan masyarakat. 

“Sebagai pelayan publik, ASN seharusnya berdiri di tengah, melayani semua golongan tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. Ketika prinsip ini dilanggar, kepercayaan publik pun ikut tergerus,” tambahnya.

Menurut Aliansi Pemuda Aceh, politisasi ASN dapat menimbulkan kecurigaan bahwa birokrasi lebih mementingkan agenda politik tertentu daripada kebutuhan masyarakat.

“Kondisi ini akan menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintah, seolah-olah birokrasi bukan lagi alat pelayanan masyarakat, tetapi instrumen politik. Akibatnya, kepercayaan publik pada pemerintah berkurang secara drastis,” kata Muhammad Amin.

Ketika ASN terlibat politik, fokus utama mereka pada pelayanan publik sering kali terganggu. Muhammad Amin menjelaskan bahwa hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya memicu ketidakpuasan masyarakat dan bahkan instabilitas pemerintahan.

“ASN yang lebih sibuk dengan agenda politiknya akan sulit memberikan pelayanan optimal. Ini adalah ancaman nyata bagi stabilitas pemerintahan, terutama dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan merata,” jelasnya.

Muhammad Amin juga menyoroti risiko konflik kepentingan yang muncul dari politisasi ASN. Menurutnya, konflik ini dapat berdampak buruk pada pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, hingga proses perekrutan yang berpotensi menjadi tidak adil.

Aliansi Pemuda Aceh menyerukan ASN perlu diingatkan kembali tentang pentingnya menjaga netralitas dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, kata Amin, Pemerintah dan lembaga pengawas harus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggaran netralitas ASN sesuai peraturan perundang-undangan.

"ASN perlu diberikan pelatihan ulang tentang etika profesi dan larangan keterlibatan dalam politik praktis," tambahnya. 

Muhammad Amin percaya bahwa menjaga netralitas ASN adalah langkah krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat demokrasi, khususnya di Aceh.

“Dengan menjaga netralitas ASN, kita tidak hanya melindungi integritas birokrasi, tetapi juga mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat. Ini adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” pungkasnya.