Khalisni, S.IP., MPA, akademisi FISIP USK. Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pernyataan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto mengenai potensi konflik yang mungkin timbul di Aceh menjelang pemilu mendatang, telah menimbulkan keprihatinan bagi beberapa pihak. Salah satunya dari Khalisni, S.IP., MPA, akademisi dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

Menurut Khalisni, pernyataan Panglima TNI tersebut merujuk pada partai lokal di Aceh yang disinyalir menjadi tempat berkumpulnya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

"Pernyataan ini bisa saja dibaca sebagai lampu merah bagi Partai Aceh, khususnya untuk Mualem, yang tidak mendapat restu dari pemerintah pusat untuk maju sebagai kandidat dalam Pilkada periode kedepan," ungkap Khalisni kepada Dialeksis.com (24/03/2024).

Khalisni menjelaskan bahwa konteksnya adalah perjalanan politik Mualem yang mendapat dukungan dari Prabowo sebagai Cagub pada Pilkada sebelumnya, sebagai upaya untuk memperkuat posisi Partai Gerindra di Aceh. Namun, dengan perubahan dinamika politik, terutama setelah Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kepentingan nasional untuk menjaga keutuhan negara menjadi prioritas.

"Apakah mungkin Presiden merestui Calon Gubernur yang punya latar belakang panglima gerakan separatis? Tentu menjadi pertimbangan rumit bagi pemerintah pusat merestui Mualem maju sebagai kandidat calon gubernur," tambah Khalisni.

Dengan situasi yang rumit ini, Khalisni melihat adanya potensi konflik vertikal baru di Aceh. "Lampu merah bagi Mualem dan Partainya kedepan untuk menentukan sikap," tandasnya.

Tak sebatas itu saja, pemikiran lain Khalisni menyampaikan kekhawatiran akan situasi politik yang semakin kompleks di Aceh menjelang pemilu. Hal ini juga menyoroti pentingnya penyelesaian konflik secara bijaksana dan penuh pertimbangan untuk mencegah potensi gesekan yang dapat membahayakan stabilitas daerah.