Teuku Kemal Fasya, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Foto: unimal.ac.id

DIALEKSIS.COM | Nasional - Penentuan nasib bangsa dan negara semakin mendekat pada tanggal 14 Februari 2024 melalui perhelatan demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menghadapi momentum sakral tersebut, Dialeksis.com (06/02/2024) telah berbincang dengan Teuku Kemal Fasya, seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Kemal memulai penjelasannya mengenai kondisi terkini menjelang hari pemilihan presiden 2024, di mana dinamika politik semakin meningkat. Terdapat kekhawatiran bahwa Pemilu mungkin tidak akan berlangsung dengan jujur dan adil. Salah satu isu krusial adalah ketidaknetralan Presiden Jokowi dan cacat kredibilitas penyelenggara Pemilu.

"Ditambah lagi dengan putusan DKPP terkait sikap KPU yang memperbolehkan pasangan Prabowo - Gibran sebagai peserta Pemilu," tegasnya.

Ketika ditanya apakah ada potensi perubahan dalam peta geopolitik nasional menjelang hari pencoblosan Pilpres, Kemal langsung merespons, "Hal yang paling mempengaruhi perubahan peta adalah sikap Jokowi yang mendukung salah satu calon."

"Pernyataan Jokowi di bandara Halim Perdana Kusumah, yang didampingi oleh KSAD, menunjukkan bahwa Pemilu ini harus dimenangkan at all cost, menciptakan sikap yang jauh dari keberpihakan," tambahnya dengan tegas.

Menurut Kemal, salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masa mendatang adalah dengan menjauhkan pemilihan anggota KPU dan Bawaslu dari konflik kepentingan penguasa dan partai politik. Prinsip ini juga seharusnya diterapkan dalam pemilihan anggota KIP di Aceh, di mana pengaruh parlemen Aceh masih sangat besar. Penting untuk menjauhkan proses pemilihan penyelenggara Pemilu dari politik transaksional.

"Saat ini, baik KPU maupun Bawaslu sudah terlalu terlibat, mengakibatkan kualitas Pemilu menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat apakah dapat berlangsung secara adil dan demokratis," tutupnya.