Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf (Mualem), mengambil sumpah jabatan dan melantik pasangan H Muharram Idris (Syech Muharram) dan Drs H Syukri A Jalil di Gedung Jantho Sport City (JSC), Kota Jantho, Aceh Besar, Kamis (13/2/2025). Foto: Humas Aceh Besar

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf (Mualem), mengambil sumpah jabatan dan melantik pasangan H Muharram Idris (Syech Muharram) dan Drs H Syukri A Jalil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2025-2030, dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar yang berlangsung, di Gedung Jantho Sport City (JSC), Kota Jantho, Aceh Besar, Kamis (13/2/2025).

Paripurna pelantikan yang berlangsung hikmat itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti, dan dihadiri segenap anggota DPRK, unsur Forkopimda, Kepala OPD, para camat se-Aceh Besar.

Selain itu juga hadir unsur Forkopjmda Aceh, sejumlah Kepala SKPA, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Danlanud SIM, pengurus Forum Keuchik Aceh Besar, serta ribuan masyarakat yang antusias menyaksikan pelantikan Bupati dan Wabup terpilih dari jalur independen pada Pilkada 2024 lalu.

Pun demikian, pelantikan tersebut turut diwarnai dengan penandatanganan berita acara pemberhentian secara hormat Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, sekaligus prosesi serah terima jabatan kepada bupati dan wakil bupati yang baru.

Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membacakan amanat Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya bupati dan wakil bupati menjalankan amanah masyarakat dengan kerja nyata dan program pembangunan yang konkret.

"Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja keras dan program yang berpihak kepada rakyat. Pasangan ini memang dari jalur independen, tetapi setelah terpilih, mereka harus membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan partai politik di parlemen serta pemerintah provinsi demi kemajuan Aceh Besar," tegasnya.

Ia juga menyinggung tantangan baru yang dihadapi Aceh, salah satunya pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus). "Ini tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Kita perlu strategi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski dana Otsus berkurang," katanya.

Selain itu, Mualem juga menyoroti pentingnya pendirian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh. "IPDN telah diusulkan sejak gubernur pertama setelah perdamaian, namun hingga kini belum terealisasi karena perdebatan internal mengenai lokasinya. Insya Allah nanti, Jika bukan di Banda Aceh, maka di Aceh Besar," ujarnya.

Ia pun berpesan kepada bupati dan wakil bupati agar selalu mendapatkan restu ulama dalam setiap kebijakan yang diambil. "Setiap pembangunan harus didukung oleh para ulama agar mendapatkan keberkahan," pesannya.[]