Ilustrasi. Sebanyak 246 pelabuhan telah menerapkan sistem digital. [Foto: dok. KPK]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi dan mendorong terciptanya pelayanan yang optimal. 

Pada aksi 2022 - 2023 upaya tersebut di antaranya menerapkan sistem digital di 14 pelabuhan utama. Di aksi 2023-2024, digitalisasi pelabuhan ini telah meluas ke total 246 pelabuhan.

“Dari 246 itu, 46 diantaranya adalah pelabuhan prioritas nasional dalam transaksi ekspor dan impor yang mencakup coverage nasional. National Logistic Ecosystem (NLE) juga telah diterapkan di lebih dari 2000 terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Hasilnya, proses layanan pelabuhan menjadi lebih cepat dan lebih murah,” ucap Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Penerapan NLE juga meluas di enam pelabuhan udara yaitu Bandara Internasional Kualanamu Medan, Soekarno Hatta Tangerang, Juanda Sidoarjo, Ngurah Rai Denpasar, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Hasanuddin Makassar yang mencakup 96 persen kegiatan ekspor dan impor secara nasional. Capaian tersebut berpengaruh terhadap biaya logistik secara nasional yang mengalami penurunan dari 24 persen menjadi 14,29 persen berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bappenas.

Pahala melanjutkan, dari sisi waktu layanan barang yang sebelumnya memakan waktu dua minggu, kini rata-rata hanya 20,8 jam. Selain itu, dari sisi biaya penanganan cargo di pelabuhan terjadi efisiensi 46,1 persen. 

Dampak selanjutnya pada layanan kapal yang mencapai efisiensi waktu layanan 21,6 persen dengan dwelling time rata-rata 2,9 hari. Efisiensi lainnya juga terjadi pada biaya layanan kapal 45,5 persen lebih murah dari biaya sebelum adanya digitalisasi.

“Secara singkat 18 kementerian dan lembaga (K/L) telah bekerja sama mencapai digitalisasi pelabuhan pemerintah dan digitalisasi di pelabuhan swasta. Sekarang kita bisa memonitor pergerakan barang di 246 pelabuhan dan 2000 pelabuhan swasta, paling tidak kuantitasnya apa. Capaian lainnya 16 pelabuhan udara dari kecepatan layanan 2 hari, sekarang hanya tiga hingga empat jam sudah tercapai. Digitalisasi ini tercapai juga atas bantuan LNSW,” papar Pahala. [*]