Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Fauza Andriyadi. [Foto: For Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Fauza Andriyadi mengatakan keterlambatan realisasi APBA 2024 di Aceh tidak disebabkan oleh manuver eksekutif atau kepentingan yang disusupi. 

Namun, Fauza menilai bahwa indikasi arah skenario permainan legislatif dalam hal ini DPRA, tampaknya bertujuan untuk menunjukkan kegagalan PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki, hal itu diciptakan untuk pergantiannya. 

“Saya menilai skenario ini menciptakan bola sandungan untuk meyakinkan bahwa PJ Gubernur ini perlu diganti,” ujar Fauza kepada Dialeksis.com, Jumat (1/3/2024). 

Lebih jauh, ia mencatat bahwa legislatif terlihat kurang peduli dengan kepentingan masyarakat Aceh, tetapi fokus pada kepentingan lembaga mereka sendiri untuk menekan PJ Gubernur Aceh. 

Di samping itu, ia menyoroti dimensi politik kuat dan target politik yang mungkin memengaruhi hubungan antara legislatif dan eksekutif. Meskipun PJ Gubernur tampak terbuka untuk berkomunikasi, namun ketidakharmonisan mungkin muncul karena perbedaan dalam pola permainan yang diinginkan oleh legislatif.

Meski demikian, Fauza melihat bahwa PJ Gubernur Aceh tidak menutup diri terhadap komunikasi dengan legislatif. Namun, dalam pertemuan khusus, terlihat bahwa komunikasi dua arah terbatas, menciptakan tantangan dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah transisi pemerintahan yang tengah berlangsung.

“Komunikasi dua arah wajib dilakukan dua belah pihak dan wajib menghilangkan ego masing-masing, dan lebih memakai hati nurani untuk kepentingan masyarakat Aceh,” pungkasnya.