Kepala BKN, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH, menyampaikan bahwa penerapan skema WFA di instansi pemerintah disesuaikan dengan karakteristik layanan publik masing-masing instansi. [Foto: dok. BKN]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH, menyampaikan bahwa penerapan skema Work from Anywhere (WFA) di instansi pemerintah akan disesuaikan dengan karakteristik layanan publik masing-masing instansi. 

"Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN," jelasnya dalam keterangan resmi yang dilansir pada Senin (24/2/2025).

Menurutnya, tidak semua instansi dapat menerapkan WFA karena beberapa layanan publik memerlukan kehadiran fisik di lapangan, seperti rumah sakit, pelayanan kebandaraan, kepelabuhan, dan jalan raya.

Namun, untuk instansi seperti BKN yang lebih fokus pada pengelolaan administrasi manajemen ASN, penerapan WFA dinilai lebih mudah dilakukan. BKN sendiri berencana memulai penerapan WFA secara bertahap, dengan tahap awal satu hari WFA per minggu. 

"Setelah dua bulan, akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah WFA dapat ditingkatkan menjadi dua hari per minggu, dengan syarat tidak ada penurunan kinerja atau keluhan," ucap Prof Zudan

Prof. Zudan juga menekankan bahwa penerapan WFA di BKN akan dipantau melalui sistem evaluasi kinerja harian berbasis digital. Penerapan WFA di BKN juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi lain dalam menguji keandalan sistem digitalisasi birokrasi. 

 “Jika sistem layanan digital di BKN sudah berjalan efektif justru dapat direplikasi oleh instansi lain. BKN sendiri sudah investasi SDM digital dan sarpras layanan digital untuk menyesuaikan sistem WFA,” pungkasnya.

Dengan demikian, penerapan WFA di instansi pemerintah tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik layanan masing-masing instansi, sambil terus memastikan bahwa kualitas layanan publik tetap terjaga. [*]