DIALEKSIS.COM | Aceh - Keberadaan Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, mengalami fluktuasi tingkat pengangguran dalam beberapa tahun terakhir. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022 menunjukkan penurunan tingkat pengangguran di Aceh dari 6,30% pada tahun 2021 menjadi 6,17% pada tahun 2022. Namun, pada Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh tercatat sebesar 5,56%, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 2.600 ribu orang.

Meskipun terjadi tren penurunan, tingkat pengangguran di Aceh masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional. Pada skala nasional, TPT Februari 2024 sebesar 4,82%, turun 0,63 persen poin dibandingkan Februari 2023.

Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Rustam Effendi, seperti dilansir acehtrend (01/06/2024), menyoroti kenaikan persentase TPT untuk lulusan diploma I, II, III, dan diploma IV, S1, S2, S3. Data BPS Aceh menunjukkan TPT untuk lulusan diploma I, II, dan III meningkat dari 4,87% pada Februari 2022 menjadi 10,45% pada Februari 2024. Sementara itu, TPT untuk lulusan D IV, S1, S2, dan S3 juga meningkat menjadi 6,26% pada Februari 2024, dibandingkan dengan 5,68% pada Februari 2023.

Menurut Rustam Effendi, rendahnya pertumbuhan lapangan kerja di daerah dan minimnya daya serap industri menjadi faktor utama tingginya TPT lulusan diploma dan sarjana. Pertumbuhan sektor-sektor usaha seperti industri pengolahan, transportasi, perdagangan, dan konstruksi juga menunjukkan angka yang rendah, bahkan negatif.

“Untuk mengatasi masalah pengangguran di Aceh, diperlukan upaya terintegrasi dari berbagai pihak,” ujarnya.

Rustam Effendi menyarankan program pembiayaan usaha bagi kelompok muda milenial, dengan skema bunga rendah untuk modal usaha dan peralatan kerja. Pemerintah Aceh, DPRA, dan lembaga terkait diharapkan dapat bergotong-royong menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap lulusan diploma dan sarjana.

Program Presiden Joko Widodo untuk membangun sentra kegiatan HUB UMKM di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong dan menggerakkan KEK Lhokseumawe diyakini dapat membantu menurunkan angka TPT di Aceh. Selain itu, investasi dalam modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan teori Human Capital oleh Theodore W. Schultz.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif, Ratnalia Indriasari, menekankan pentingnya kesesuaian antara supply tenaga kerja dan demand perusahaan. Pemetaan kebutuhan perusahaan diperlukan untuk menempatkan tenaga kerja Aceh sesuai dengan tuntutan pasar.

“Solusi lain yang diusulkan antara lain menambah jumlah lowongan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, serta mendorong pelatihan prakerja,” ungkapnya kepada Dialeksis.com (03/02/2024).

Secara keseluruhan, terdapat 17 cara efektif menurut JSI untuk mengatasi pengangguran, termasuk memperbanyak lowongan kerja, memberikan pelatihan dan sertifikasi, menyediakan modal usaha, memperbaiki pemerataan daerah industri, meningkatkan literasi teknologi, mempermudah syarat kerja, memberikan tunjangan ketenagakerjaan, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan, serta memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Dengan komitmen dan keseriusan semua pihak, JSI yakin dan berharap pemerintah Aceh dapat mengatasi tantangan pengangguran dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakatnya. Kebijakan yang tepat dan terarah dari pemerintah provinsi, didukung oleh upaya berbagai stakeholder, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.