Muhammad Nur, Direktur Eksekutif Forbina. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) mengkritik pembentukan Tim Pansus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang dianggap bertentangan dengan visi misi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di provinsi tersebut.
Muhammad Nur, Direktur Eksekutif Forbina, menyampaikan keberatannya terhadap inisiatif pembentukan tim tersebut. Menurutnya, tujuan pembentukan Pansus tidak jelas dan terkesan hanya sebagai pemborosan anggaran tanpa memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan investasi.
Nur berpendapat, jika DPRA membutuhkan informasi mengenai sektor tertentu, sebaiknya mereka meminta penjelasan langsung dari gubernur melalui dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) atau DPMPTSP, tanpa perlu membentuk tim tambahan.
Selanjutnya Nur juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa tim Pansus justru akan difungsikan untuk mengaudit atau mencari kesalahan dalam investasi yang telah berjalan, bukan untuk mendukung keberlanjutan sektor tersebut.
"Kami khawatir tim ini akan berfokus pada pencarian kesalahan daripada mencari solusi guna mendorong investasi," ujarnya.
Kritik lainnya menyasar proses pemilihan anggota tim yang lebih mengutamakan hubungan pribadi dengan Sekretariat Dewan (Sekwan) daripada kompetensi yang relevan. Menurut Nur, pemilihan anggota seharusnya berdasarkan keahlian yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas investasi di Aceh, bukan semata-mata karena kedekatan politik.
Selain itu, Nur menyoroti adanya tumpang tindih jabatan di mana beberapa anggota tim memegang SK ganda, baik sebagai bagian dari Pansus maupun staf khusus gubernur. Ia menilai hal ini merupakan pemborosan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk upaya strategis dalam memperbaiki sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih, seperti sektor minerba.
"Dengan terbatasnya sumber daya dan rendahnya tingkat investasi di Aceh, pembentukan tim Pansus ini justru menambah beban yang tidak perlu dan berpotensi mengganggu upaya pemulihan ekonomi," pungkas Nur.
Sebelumnya
